Data Mahasiswa ‘Radikal’ Dari Penelitian, Kampus Kesulitan Tangkal Paham Anti Pancasila

Metrobatam, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan klaim mereka soal kalangan mahasiswa terpapar ajaran terorisme bukan bualan. Direktur Penanggulangan BNPT Brigjen Pol Hamli menyatakan data itu didapat dari data penelitian.

“Ada beberapa penelitian yang mengatakan seperti itu. Coba lihat Alvara, Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah kok (menyebutkan itu), ada beberapa,” kata Hamli di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (30/5) kemarin.

Read More

Hamli mengklaim mahasiswa di tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hampir terpapar dengan paham radikalisme. BNPT merinci kampus-kampus dicurigai sebagai tempat persemaian bibit radikalisme adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

“PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme), dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi. PTN dan PTS yang banyak kena itu di fakultas eksakta dan kedokteran,” kata dia.

Hanya saja klaim itu ditampik pengamat terorisme Al Chaidar. Dia justru menyebut pernyataan yang diungkapkan salah satu petinggi BNPT itu tak berdasar. Dia menganggap radikalisme di mahasiswa hanya sekadar fanatisme.

“Rinci dong, penelitiannya bagaimana, berapa temuannya, pakai metode apa mereka menelitinya. Wong setahu saya sangat sedikit mahasiswa yang terlibat terorisme, hanya delapan orang saja dari seluruh Indonesia,” kata Al Chaidar.

Kendati begitu, Hamli berkeras BNPT harus bersiap mencegah menyebarnya paham radikal di kalangan mahasiswa. BNPT menurut dia kini rajin melakukan sosialisasi ke kampus.

“Sudah dilakukan sekarang (pencegahan). Pak kepalanya itu sudah kemana-mana untuk memberikan pengarahan ke PTN dan PTS,” ujar dia.

Kampus Kesulitan Tangkal Paham Radikal

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir tak menampik sampai saat ini kampus-kampus masih kesulitan membendung penyebaran paham anti-Pancasila di kalangan dosen dan mahasiswa. Bahkan Deklarasi Kebangsaan Perguruan Tinggi Lawan Radikalisme dicanangkan tahun lalu juga belum efektif memberantas penyebaran ideologi radikal.

Menurut Nasir, tidak mudah menghilangkan ideologi radikal yang sudah tertanam sejak puluhan tahun hanya dengan sebuah deklarasi.

“Kalau efektivitasnya, kira-kira belum sempurnalah. Saya katakan secara jujur, belum sempurna karena ini baru muncul yang sekian tahun, tetapi kita bisa menanggapi dan menyelesaikan ini, luar biasa,” kata Nasir di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (30/5).

Pada 1983, kata Nasir, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menerbitkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Aturan itu melarang segala aktivitas politik di kampus melalui organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang aktif mengkritik pemerintah.

Alhasil, kemunculan NKK/BKK memicu tumbuhnya gerakan-gerakan radikal di kalangan mahasiswa. Pada saat mahasiswa itu lulus sebagai sarjana dan menjadi guru atau dosen, mereka pun menyebarkan paham radikal ke anak didiknya.

“Jadi, dosen lulusan atau masuk mahasiswa tahun 1983, setelah itu pasti akan terjadi itu (radikalisme). Banyak yang kena, terpapar itu. Akibatnya, sekolah di SD, SMP, dan SMA banyak yang terpapar,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menegaskan Kemenristekdikti melarang segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang ada di kampus. Khususnya, setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.

Dosen dan mahasiswa yang tak ingin berpedoman pada empat pilar kebangsaan Indonesia pun dipersilakan angkat kaki dari kampus. Nasir menyebut rektor bertanggung jawab penuh untuk menindak hal itu.

“Siapapun dari keluarga besar perguruan tinggi tersebut, apakah dosen atau mahasiswa yang terpapar radikalisme terkait HTI dan sebagainya, harus menyatakan diri kembali kepada NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar negara, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Nasir.

Pada September 2017 lalu, sekitar tiga ribu rektor dan direktur perguruan tinggi (PT) se-Indonesia dipimpin Rektor IAIN Palu, H. Zainal Abidin dan Rektor Universitas Mahendratta Bali Putri Anggraeni, membacakan pernyataan Deklarasi Kebangsaan Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia Melawan Radikalisme, di Nusa Dua, Bali.

Dalam pernyataannya, para pimpinan kampus itu menyampaikan kemunculan dan perkembangan ajaran-ajaran atau paham yang bersifat radikal di Indonesia, yang mengajarkan kekerasan dalam mencapai tujuan dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang bertentangan dengan Pancasila, adalah keadaan yang membahayakan bangsa, negara dan kemanusiaan.

Pada bulan yang sama, deklarasi serupa juga dilakukan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta dan melibatkan 148 kampus swasta. (mb/cnn indonesia)

Related posts