Soal 200 Mubalig, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Kompak Sebut Kemenag ‘Konyol’

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut 200 daftar nama Mubalig atau penceramah yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengisi tausiah oleh instansi pemerintah hingga lembaga pendidik selama bulan Ramadan adalah hal yang konyol.

“Saya kira itu satu hal yang konyol yang dikeluarkan oleh Kemenag. Karena menurut saya, tidak ada urgensinya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/5).

Read More

Menurut Fadli hal itu malah menimbulkan masalah baru yang akan dihadapi oleh pemerintah. “Kenapa sih suka banget sama masalah baru? Sudah jelas ada ingin ketenangan, tiba-tiba membuat satu klasifikasi ulama 200 orang itu, pendakwah, yang dianggap mungkin sesuai dengan jalan pemerintah atau tidak sih,” jelas Fadli.

Kendati begitu, Fadli tak menampik 200 daftar penceramah memang memiliki kapasitas yang baik dalam menyampaikan ajaran Agama Islam. Namun di luar daftar tersebut masih ada mubalig yang memiliki kapasitas lebih baik yang direkomendasikan Kemenag.

Sebab itu, Fadli berpandangan kebijakan Kemenag soal 200 daftar Mubalig itu sebaiknya dicabut, agar tak meresahkan masyarakat dan menghindari perpecahan antar umat beragama.

“Jadi sebaiknya itu dicabut lah. Itu kekonyolan yang tidak perlu,” ujar Fadli.

Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyebut Kemenag melakukan hal yang konyol karena mengeluarkan rekomendasi 200 nama daftar Mubalig. Menurutnya, soal penceramah sebaiknya ptidak perlu ikut campur untuk mengeluarkan larangan.

“Konyol. Jadi tugas negara itu memfasilitasi perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pendapat di antara mubalig, penceramah. Biarin aja itu beda pendapat, tapi jangan kemudian pemerintah ngatur ini yang bagus ini yang gak bagus,” tutur Fahri di Kompleks Parlemen.

Fahri menilai Kemenag telah melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Bahkan, kata Fahri, pemerintah bisa saja nantinya membatasi kebebasan Pers di Indonesia.

“Nanti kalau mubalig begitu, nanti pers juga dia bikin list (daftar) sama dia (pemerintah). Ini pers yang boleh dibaca, ini yang gak boleh. Yang pro pemerintah ditulis boleh dibaca, yang gak pro pemerintah gak boleh dibaca. Nanti turun lagi, yang ini boleh dikasih iklan sama BUMN yang ini gak boleh,” papar Fahri.

“Nah, ini kan otak apa kaya gini? Ini kan otak otoriter. Ini 20 tahun lalu boleh kaya gitu, sekarang tak boleh lagi begitu,” tutup Fahri.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.

“Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig,” terang Lukman.

Dalam laman resmi Kemenag, pada tahap awal, Kementerian Agama merilis 200 daftar nama mubalig. Salah satu pemilihan mubalig berdasarkan tiga kriteria, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

“Nama yang masuk memang harus memenuhi tiga kriteria itu. Namun, para mubalig yang belum masuk dalam daftar ini, bukan berarti tidak memenuhi tiga kriteria tersebut,” ujar Lukman.

Daftar Mubalig Kemenag Diskriminatif

Sementara mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin meminta Kementerian Agama menarik daftar rilis 200 mubalig yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

Meski namanya termasuk dalam daftar tersebut, namun Din menilai penerbitan rilis mubalig itu terkesan diskriminatif.

“Saya termasuk rupanya, tapi masalahnya rilis ini eksklusif dan diskriminatif,” ujar Din saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (21/5).

Menurut Din, daftar rilis mubalig itu tak memenuhi semua penceramah yang ada di Indonesia. Padahal ia meyakini ada lebih dari 200 mubalig yang memiliki kemampuan baik dalam berdakwah. Selain itu Kemenag juga dianggap tak memiliki indikator jelas dalam memasukkan 200 daftar nama tersebut.

“Jadi kalau dibatasi 200 itu menimbulkan masalah. Masyarakat Indonesia juga kan ada 200 juta-an, kalau dibagi (hanya 200) enggak mungkin,” katanya.

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban ini mengatakan keberadaan daftar itu tak akan berpengaruh pada kegiatannya untuk berdakwah. Din menegaskan bahwa dirinya tetap mubalig jika tak masuk dalam daftar. Alih-alih memperbarui daftar rilis mubalig, ia meminta Kemenag segera menarik daftar tersebut.

“Saya kira perlu ditarik saja, enggak perlu minta maaf karena (mubalig) itu bukan atas dasar permintaan negara tapi ajaran agama,” ucap Din.

Ia pun mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj yang meminta Kemenag menerbitkan daftar rilis mubalig yang tak masuk kriteria ketimbang daftar rilis tersebut. Menurutnya, daftar rilis mubalig yang tak masuk kriteria lebih mudah karena jumlahnya lebih sedikit.

“Kami sependapat dengan PBNU, buat saja daftar yang tidak penuhi syarat, pakai nama, berarti yang enggak masuk daftar itu boleh (ceramah),” katanya. (mb/okezone/cnn indonesia)

Related posts