Tjahjo: Warga Olahraga di CFD, Jangan Diributkan dengan Politik

Metrobatam, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar masyarakat tak melakukan kegiatan politik saat Car Free Day (CFD). Kegiatan politik di CFD akan mengganggu masyarakat yang ingin berolahraga atau hanya sekedar berekreasi.

“Sudah diingatkan. Saya, Gubernur (DKI Jakarta Anies Baswedan) dan Wagub (Sandiaga Uno) tahu, tahu persis CFD itu untuk hal-hal yang buat kepentingan masyarakat luas. Jangan orang mau olahraga, mau rekreasi, mau membaur, harus diributkan (dengan) masalah-masalah politik,” kata Tjahjo di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/4).

Read More

Tjahjo berpesan kepada masyarakat untuk tidak memaksakan keinginan politiknya ke orang lain terkait Pilpres 2019. Tjahjo melanjutkan, meski saat CFD, tetap ada proses demokrasi yang harus dihargai oleh seluruh masyarakat.

“Kita kumpul di sini kalau kita beda pendapat, beda sikap, beda pilihan, ya harus saling hargai. Jangan memaksakan ‘anda harus ikut saya’, kan nggak bisa. Masing-masing punya sikap, punya pilihan, punya hati nurani, hargai dong. Ini bukan politik saling paksa. Tapi ada proses demokrasi yang saling menghargai, itu saja,” tuturnya.

Sebelumnya, ada video viral yang memperlihatkan warga berkaus #2019GantiPresiden dan orang-orang yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja di CFD. Salah satu kelompok kemudian terlihat mengacungkan uang ke kelompok lain. Uang juga diacung-acungkan ke seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bocah.

Terkait warga berkaus #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja yang berhadapan di CFD ini, polisi menyatakan sudah mengawal keduanya. Namun ada peserta yang tertinggal rombongan.

Penghentian Kasus Rizieq

Terkait penghentian kasus Rizieq Shihab di Polda Jabar, Tjahjo menampik pemerintah campur tangan terkait terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik, yang disangkakan kepada Muhammad Rizieq Shihab. Dia mengatakan proses pemberhentian penyidikan dilakukan kepolisian memang karena tidak ditemukan bukti yang cukup.

“Ini murni sebuah proses penyidikan oleh kepolisian, tidak ditemukan bukti yang kuat,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun berpesan kepada masyarakat supaya tidak keliru soal sikap pemerintah, dalam kasus yang melibatkan tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu. Tjahjo ingin masyarakat meyakini kinerja kepolisian yang menurutnya sudah bersungguh-sungguh melakukan penyelidikan, tetapi tidak mendapatkan bukti yang kuat untuk menjerat Rizieq.

“Saya kira kepolisian sekarang dengan promoternya sudah-sudah sangat profesional. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada proses pembuktian yang cukup,” kata Tjahjo.

Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Jumat pekan lalu mengeluarkan SP3 terhadap kasus Rizieq. Polisi menyatakan tidak menemukan cukup bukti untuk membuat dugaan perkara ini berlanjut.

Pihak kepolisian juga mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Rizieq tidak ada unsur pidana. “Hasil penyidikan menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Umar Surya Fana, Jumat (4/3).

Rizieq dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri karena dianggap melecehkan lambang megara Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno. Rizieq dilaporkan dengan sangkaan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Banyak spekulasi muncul terkait SP3 kasus Rizieq. Alumni 212 menduga pemberhentian kasus Rizieq ini merupakan hasil pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Tim 11 Ulama dari Persaudaraan Alumni 212 di Istana Bogor pada akhir April lalu.

Dalam pertemuan tersebut Tim 11 Ulama menuntut Presiden Jokowi mengedepankan dialog dan musyawarah terkait sejumlah kasus yang dinilai bentuk kriminalisasi pada ulama.

Sementara itu, Jokowi mengatakan pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi biasa. Jokowi juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi terkait kasus-kasus hukum yang menjerat Alumni 212. (mb/cnn indonesia)

Related posts