Mahfud MD Tak Persoalkan Ulama Masuk Struktur Pemerintahan

Metrobatam, Jakarta – Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan seluruh apsirasi warga sedianya ditampung oleh pemerintah, termasuk terkait struktur pemerintahan yang diisi oleh kalangan ulama.

Hal ini sebagaimana rekomendasi yang diputuskan dalam Ijtima Ulama dan tokoh nasional beberapa waktu lalu.

Read More

“Iya memang seharusnya semua aspirasi ulama itu terbawa ke pemerintahan aspirasinya, ya,” kata Mahfud Mahfud usai menghadiri simposium Nasional bertajuk Institusional Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Crowne Plaza Jakarta, Senin (30/7).

Mantan ketua MK ini tak mempermasalahkan jika orang yang berada dalam struktur pemerintahan berlatar belakang ulama. Sebab menurut Mahfud, struktur pemerintahan bisa diisi oleh siapapun selama orang tersebut benar-benar kompeten.

“Kalau soal ulama atau orangnya atau tokoh ulama atau yang lain itu terserah pada kapabilitasnya. Nah, oleh karena itu, sah-sah saja agar negara ini menjadi negara yang berpemerintahan gotong royong. Ya, menurut saya boleh saja. Tinggal nanti ketemunya, komprominya di titik mana, kan gitu, itu boleh boleh, bagus,” kata dia.

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digagas Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-Ulama digelar di Hotel Menara Peninsula, Jakarta sejak 27 hingga 29 Juli 2018. Acara tersebut juga dihadiri ketua umum dari Partai Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, dan PBB.

Ijtima ulama mendorong terbentuknya koalisi keumatan. Selain itu, Ijtima ulama juga merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Sedangkan untuk jabatan wakil presiden, Ijtima ulama membuat dua skenario. Opsi pertama, Prabowo didampingi Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri; sedangkan Opsi kedua, Parabowo disandingkan dengan ulama Abdul Somad. (mb/cnn indonesia)

Related posts