MUI Pusat Evaluasi Keputusan MUI Sumbar Tolak Islam Nusantara, Salahi Khittah

Metrobatam, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menolak konsep Islam Nusantara. MUI Pusat menyatakan penolakan tersebut dinilai tidak tepat dan tak sesuai dengan fungsi MUI.

“Ada hal yang perlu diklarifikasi dari keputusan Rapat Koordinasi Bidang Ukhuwah MUI Provinsi Sumatera Barat karena menurut saya sudah menyalahi khittah dan jati diri MUI sebagai wadah berhimpun, musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kalangan dan organisasi,” kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa’adi, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/7).

Read More

“Seharusnya MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat persaudaraan (ukhuwah) Islamiyah bukan sebaliknya,” sambungnya.

Zainut mengatakan MUI Pusat akan mengevaluasi putusan dari MUI Sumbar tersebut. “Dewan Pimpinan MUI memastikan akan mengevaluasi putusan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan organisasi yang ada,” ungkap dia.

Zainut mengatakan MUI semestinya mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), dan moderasi (tawazun) dalam menyikapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan umat Islam. Sehingga, dalam mengambil sikap, MUI tak membuat kondisi di masyarakat menjadi renggang.

Zainut mengatakan MUI punya panduan dalam menyikapi perbedaan paham keagamaan di kalangan umat Islam yang ada dalam putusan Ijtima Ulama MUI di Gontor. Putusan ini dituangkan dalam Dokumen Taswiyatul Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Keagaamaan).

Dalam menyikapi perbedaan paham keagamaan yang sifatnya masih dalam cabang agama, MUI harus bisa diterima sepanjang masih dalam wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf). Perbedaan paham keagamaan yang tak dapat diterima ialah yang masuk ke dalam kategori penyimpangan pada pokok agama atau ushuluddin.

Sementara itu, Islam Nusantara, kata Zainut bukan merupakan masalah pokok agama. Dia memberi contoh istilah yang ada di Muhammadiyah maupun di MUI.

“Hal seperti masalah Islam Nusantara, itu masuk dalam kategori cabang agama (furu’iyyah) bukan masalah pokok agama, karena hal itu hanya sebuah istilah bukan pada substansi. Sama halnya dengan Muhammadiyah yang menggunakan istilah Islam berkemajuan, dan MUI sendiri menggunakan Islam Wasathiyah,” tutur dia.

“Jadi seharusnya hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan dipersoalkan karena justru dapat merusak hubungan persaudaraan sesama umat Islam,” imbuh Zainut.

Ada Ketidakpahaman.

Dewan Pembina The Wahid Institute, Alissa Wahid menilai penolakan itu karena ada ketidakpahaman. “Sebetulnya itu lebih karena ketidakpahaman, mungkin ya, sebetulnya konsep Islam Nusantara itu seperti apa,” kata Alissa kepada detikcom di sela seminar harmoni dalam keberagaman di Hotel Tentrem Yogya, Kamis (26/7).

Alissa menjelaskan, istilah Nusantara merupakan kata sifat dan fungsinya sama seperti Islam Berkemajuan. Namun kenyataannya, Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah tidak dipersoalkan oleh MUI Sumbar.

“Kalau persoalannya adalah kata sifatnya, Islam Nusantara nanti anggap membedakan ini itu. Islam Berkemajuan juga sebuah konsep, yang kemudian sama sih sebetulnya,” ungkapnya.

“Itu (penolakan MUI Sumbar) lebih karena belum paham saja. Mungkin perlu dialog lebih dalam. Paling enggak (berdialog) dengan MUI pusat,” lanjutnya.

Alissa sendiri mengamini bahwa Islam hanya satu. Namun di dalam Islam terdapat nilai-nilai yang universal, dan dalam prakteknya ekspresi keislaman di tengah masyarakat berbeda-beda.

“Ekspresi keagamaannya itu akan sangat berbeda-beda. Mengingkari perbedaan-perbedaan itu juga persoalan,” ujarnya.

“Islam Nusantara punya ciri khasnya. Ciri khas itu dipengaruhi oleh lokalitas, oleh praktek kehidupan sehari-hari,” pungkas dia. (mb/detik)

Related posts