Bubarkan #2019GantiPresiden, Polisi: Penyampaian Pendapat Diatur UU

Metrobatam, Surabaya – Polisi membubarkan massa #2019GantiPresiden di Kota Surabaya dengan pertimbangan menjaga ketertiban dan keamanan. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk tidak sembarang menyampaikan pendapat karena telah diatur oleh undang-undang.

“Antisipasi aksi (deklarasi #2019GantiPresiden) susulan, yaitu saya sampaikan kembali bahwa siapa saja warga negara Indonesia boleh menyampaikan pendapat, melakukan kegiatan itu semua boleh. Tapi kan sudah diatur sama undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat,” ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan saat mengamankan aksi di Jalan Indrapura, Surabaya, Minggu (26/8).

Bacaan Lainnya

Menurut Rudi, polisi tidak dapat sembarang mengeluarkan izin untuk masyarakat menyampaikan pendapat. Polisi telah diberi pedoman bagaimana memberikan izin penyampaian pendapat untuk masyarakat.

“Begitu juga polisi. Polisi sudah diatur bagaimana mengeluarkan izin. Kalau tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma-norma, etika, tidak mengganggu hak asasi orang lain, dan menjaga persatuan kesatuan, nah itu pengecualian,” kata Rudi.

Rudi mengaku pihaknya telah berulang kali mengimbau masyarakat Surabaya untuk menjaga situasi Kota Surabaya yang telah kondusif. Jika masyarakat hendak menyampaikan pendapat, Rudi meminta penyampaian pendapat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya mendorong Surabaya ini aman, semua pihak apapun pilihannya, apapun aspirasi politiknya silakan saja. Lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan dan mari kita jaga Surabaya,” katanya.

Jika aksi deklarasi #2019GantiPresiden akan dilakukan kembali di kemudian hari, Rudi menjamin pihaknya akan tetap menjalankan prosedur pemberiab izin penyampaian pendapat sesuai peraturan Kapolri.

“Tentunya kita kembalikan lagi, bahwa saya akan melakukan semuanya tahapan-tahapan. Penggunaan kekuatan sudah diatur oleh Kapolri, polisi itu harus bagaimana,” jelasnya.

Polisi pun dikatakan Rudi akan mengedepankan negosiasi untuk mencegah perpecahan di antara masyarakat. Rudi pun mengaku telah mengedepankan negosiasi saat membubarkan massa #2019GantiPresiden.

“Tadi kami kedepankan negosiasi kemudian Dalmas (pengendalian masyarakat) awal, Dalmas lanjutan. Tapi alhamdulillah tidak sampai seperti itu, kita negosiasi semuanya sepakat dan kedua belah pihak membubarkan diri,” ungkapnya.

Rudi pun meminta personelnya untuk tetap bertahan mengamankan Kota Surabaya. “Saya sudah memberikan instruksi tegas pada semua anggota saya bahwa semuanya tetap bertahan, kita mengamankan Kota Surabaya sampai Kota Surabaya harus aman terus,” tuturnya.

Tak Akan Izinkan Deklarasi

Sementara Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Didi Haryono melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di wilayahnya. Pelarangan didasarkan atas pertimbangan keamanan dan ketertiban di Kalbar.

“Hasil analisis dan penilaian kami, dari aspek Kamtibmas kegiatan itu lebih banyak mudaratnya, karena banyak resistensi, banyak yang menentang,” kata Didi Haryono di Pontianak, Minggu (26/8) seperti dilansir dari Antara.

Didi mengatakan izin tak akan dikeluarkan jika ada yang mengajukan untuk deklarasi kegiatan tersebut. Jika ada yang menyelenggarakan tanpa izin kepolisian, maka akan dibubarkan.

Kondisi keamanan di Kalbar menurut Didi saat ini kondusif sehingga diharapkan tidak terganggu dengan deklarasi tersebut. Apalagi polisi dan masyarakat saat ini juga tengah berjibaku dengan kebakaran hutan dan lahan.

“Jangan lagi dibebankan dengan masalah lainnya,” kata Didi.

Saat ini memang belum ada pengajuan izin dari kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Namun sudah ada selebaran yang tersebar soal kegiatan itu.

“Kemarin ada dari aliansi masyarakat tolak #2019 Ganti Presiden, yang menyampaikan aspirasinya menolak kegiatan tersebut, sehingga kami tidak memberikan izin untuk kegiatan tersebut,” ujarnya.

Karena itu jika ada yang ingin mangadakan kegiatan #2019GantiPresiden, Didi meminta untuk berpikir ulang.

Sejumlah penolakan dari masyarakat pernah terjadi. Salah satu aktivis kegiatan ini, Neno Warisman pernah ditolak di Batam, Kepulauan Riau dan di Provinsi Riau.

Hari ini, penolakan juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan sempat terjadi antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak #2019GantiPresiden. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait