Eggi Sebut Jokowi Masuk Golongan Munafik, UAS Kufur Nikmat

Metrobatam, Jakarta – Aktivis 212 Eggi Sudjana menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) munafik. Eggi menganggap Jokowi berbohong dan ingkar janji. Sedangkan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang menolak maju menjadi Cawapres disebut kufur nikmat.

“Sekarang kan susah sesama muslim, makanya identitasnya harus jelas ulama dan munafik dan ini, kita golongkan Jokowi ke munafik. Munafik itu kan kalau ngomong bohong, janji nggak ditepati, khianat,” ujar Eggi saat diskusi ‘Ijtimak Ulama: Politik Agama atau Politisasi Agama?’ di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Bacaan Lainnya

Eggi mengungkit janji-janji Jokowi yang tidak ditepati. Eggi lantas menyinggung divestasi saham PT Freeport.

“Bayangkan, ada 66 janji yang tidak ditepati. Janjinya beli lagi Indosat, tapi malah yang dibeli Freeport. Kalau saya sebagai advokat, ini sengaja nggak dibeli lagi karena kalau dibeli akan ketahuan kenapa Indosat dijual murah,” ujar Eggi.

Eggi pun berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok (9/8). Ia ingin KPK menangkap Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Saya besok kalau jadi saya akan datang ke KPK saya supaya tangkap Jokowi, Jaksa Agung ini,” tutupnya.

Sementara terkait Ustaz Abdul Somad (UAS) yang menolak maju Pilpres 2019 dan memilih tetap di jalan dakwah, politikus PAN ini menyebut UAS kufur nikmat jika menolak jadi cawapres.

“UAS kalau nolak (jadi cawapres) kufur nikmat. Dia ingin tetap berdakwah itu bagus, tapi efektif mana kalau dia wapres terus dakwah efektif mana? Daripada sekarang dakwah dipersekusi di mana-mana? Kalau jadi cawapres, siapa yang berani persekusi,” kata Eggi saat diskusi ‘Ijtimak Ulama: Politik Agama atau Politisasi Agama?’ di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).

UAS diketahui masuk bursa cawapres bagi Prabowo Subianto. Dia menilai penolakan UAS itu dilakukan dengan cara baik.

“Saya akui dia menolaknya dengan bagus, tapi kalau menolak dalam konteks jihad, ini tentu kufur nikmat,” tutur dia.

Diketahui, UAS menolak maju Pilpres 2019. Kepada jemaah, UAS mengatakan, di Pemilu 2019, rakyat akan memilih dari anggota DPRD hingga capres-cawapres. Umat Islam, kata Somad, harus peduli terhadap politik.

“Oo… terbaca-terbaca ternyata Ustaz Somad ini ujung-ujungnya kampanye. Saya tak kampanye aja udah dipilih orang,” seloroh UAS dalam ceramahnya yang dikutip detikcom, Rabu (8/8). Jemaah merespons dengan tertawa.

“Saya sampai mati jadi ustaz. Tak usah ragu, tak usah takut. Pegang cakap saya. Manusia yang dipegang cakapnya, binatang yang dipegang talinya. Kalau ada manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali,” sambungnya.

Parpol Tak Wajib Ikuti Ijtimak Ulama

Ketum Presidium Alumni 212 Aminuddin mengaku kecewa terhadap hasil rekomendasi nama capres dan cawapres Ijtimak Ulama. Menurutnya, partai politik juga tidak mesti mengikuti hasil Ijtimak Ulama itu.

“Saya kecewa sedikit sama hasil Ijtimak kemarin, misalnya bulan Mei lalu kan ada Rakornas PA 212, di situ rekomendasikan capres dan cawapres. Nah yang saya sesalkannya kenapa di Ijtimak Peninsula kemarin kenapa nggak perkuat Rakornas 212? Padahal ulama-ulama yang datang itu-itu saja,” kata Aminuddin dalam diskusi publik yang bertajuk ‘Ijtimak Ulama, Politik Agama atau Politisasi Agama?’ di D’Hotel, Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).

Amin juga menyinggung ketika Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra berorasi di depan para alim ulama saat Ijtimak Ulama di Peninsula. Menurutnya, saat itu Yusril memiliki kriteria pas untuk menjadi capres tapi tidak direkomendasikan.

“Kedua, ada tokoh hebat di Peninsula, yaitu Yusril Ihza Mahendra, itu luar biasa mengalahkan ketum parpol lain. Dari sisi hukum, sejarah, itu dijelaskan lugas. Beliau itu dijadikan capres di Rakornas 212, kenapa di Peninsula nama beliau hilang?” tuturnya.

Karena itu, menurutnya, wajar jika Ijtimak Ulama GNPF-U dinilai sebagai pesanan partai politik. Sebab, keputusan yang dikeluarkan dianggap tidak sinkron.

“Sehingga jangan heran ada pertanyaan masyarakat mengenai GNPF Ulama ini pesanan siapa? Karena ulamanya itu-itu saja tapi kok putusannya tidak sinkron? Jadi ini siapa di balik apa, gitu kan,” tutur dia.

Dia menyarankan partai politik tidak usah merasa terdikte oleh rekomendasi Ijtimak Ulama. Amin menilai rekomendasi Ijtimak Ulama itu tidak wajib diikuti parpol.

“Karena itu kan sifatnya rekomendasi, parpol juga punya prosesnya masing-masing. Jadi rekomendasi parpol tidak wajib untuk diikuti, karena parpol punya keputusan sendiri. Rekomendasi kan sifatnya rekomendasi, namanya juga rekomendasi,” jelas Aminuddin. (mb/detik)

Pos terkait