MUI Sulsel Tolak Ijtimak Prabowo Capres, Banten: Jangan Geser pada Pertarungan Ulama

Jakarta – MUI Sulawesi Selatan menolak hasil Ijtimak Ulama yang mencapreskan Prabowo Subianto. Apa kata Partai Gerindra?

“Ya, kan orang punya hak menerima dan menolak. Kami hormati saja keputusan kelompok lain yang ingin menerima dan menolak. Itu kan bagian dari demokrasi. Nggak ada masalah itu,” ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, Kamis (2/8).

Read More

Andre lalu berbicara tentang insiden terjebaknya deklarator #2019GantiPresiden Neno Warisman di bandara di Batam saat hendak menghadiri deklarasi relawan. Menurut Andre, seharusnya MUI juga menyoroti insiden itu.

“Yang tak boleh itu kan persekusi, seperti Mbak Neno #2019GantiPresiden di Batam,” sebut Andre.

Bagi Andre, sikap MUI Sulsel itu merupakan bagian dari demokrasi yang dihormati Partai Gerindra. Namun Andre bertanya-tanya, apakah sikap itu sikap resmi MUI Sulsel secara kelembagaan atau hanya pendapat pribadi.

“Sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi, itu sah-sah saja. Kami hormati. Itu kan pendapat beliau. Kalau putusan satu organisasi, itu ada sidangnya. Itu kan pribadi beliau. Kalau MUI, setahu saya, ada sidangnya,” jelas Andre.

Sekretaris MUI Sulsel HM Renreng memerinci alasan MUI Sulsel menolak hasil Ijtimak Ulama. Menurut Renreng, ulama dalam politik harus netral.

“Ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik itu (pilpres). Hal ini karena ulama adalah payung umat dan harus menjaga kerukunan,” kata Renreng.

Jangan Geser pada Pertarungan Ulama

Sementara MUI Banten mengimbau jangan sampai ada perjuangan politik bergeser ke pertarungan ulama.

Ketua MUI Banten AM Romly mengatakan, soal dukungan ke salah satu kandidat capres teraebut, ia meminta ulama yang melakukan ijtimak agar bijak dalam bersikap sehingga tidak mememcah belah silaturahmi antar ulama.

“Tapi jangan sampai perjuangan politik bergeser pada pertarungan ulama. Jadi para ulama dimohon supaya bijak jangan menimbulkan gangguan hubungan silaturahmi antar ulama,” ujarnya kepada wartawan seusai acara Sosialisasi Anti Terorisme di Hotel Horison Forbis, Cilegon, Kamis (2/8).

Romly mengakui bahwa ada beberapa golongan ulama di Indonesia, ia bahkan menyebut ada ulama partai. Namun, soal ijtimak tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

“Ulama itu kan dalam kegiatan politik itu ada ulama PKB ada ulama PPP ada ulama PAN ada ulama yang kemarin ijtimak itu secara konstitusional mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat dan pandnagan,” tuturnya.

Untuk itu, ijtimak ulama yang dilakukan beberapa hari lalu sah-sah saja dilakukan. Namun, pihaknya mengkhawatirkan bakal terjadi gesekan di kalangan masyarakat bawah. Pasalnya, jika ulama beradu argumen secara verbal, para pendukung ulama bisa saja bergesekan secara fisik.

“Dan juga pasti semua ulama ada pendukungnya. Kalau ulama sebatas kata-kata verbal kalau umat kan bisa berantem di bawah, itu yang dikhawatirkan tanpa mengurangi nggak politik masing-masing,” tuturnya. (mb/cnn indonesia)

Related posts