PDIP: Kasus Meiliana Bukan Kategori Penistaan Agama

Metrobatam, Jakarta – PDIP menyebut kasus yang menimpa wanita Tanjung Balai, Meiliana bukan kategori penistaan agama. Meiliana sebelumnya divonis 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume azan.

“Saya pikir apa yang dilakukan Ibu Meiliana dengan meminta mengecilkan volume adzan bukan penistaan agama. Kalau memohonnya dengan baik, tentunya harus direspons dengan baik, bukan malah dibawa ke sentimen agama,” ujar politikus PDIP Nasyirul Falah Amru kepada wartawan, Jumat (24/8).

Bacaan Lainnya

Pria yang akrab disapa Gus Falah ini berharap masyarakat belajar dari kasus yang menimpa Meiliana supaya tidak mudah terprovokasi. Gus Falah juga berpendapat vonis kepada Meiliana tidak adil.

“Itu tidak sebanding, kelasnya jadi sama dengan pencurian. Kecuali kalau Ibu Meiliana mintanya dengan menantang, itu sudah masuk dalam melanggar HAM melaksanakan ibadah,” jelas sekretaris umum sayap keislaman PDIP, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini.

“Tapi ini kan hanya memohon volume dikecilkan dengan baik-baik. Jadi, saya pikir bukan kategori penistaan agama, wong cuma permohonan kok,” tambahnya.

Sebelumnya, Meiliana dianggap menistakan agama Islam karena memprotes volume suara azan yang menurutnya terlalu keras. Atas putusan hakim, pihak Meiliana mengajukan banding.

Sementara Putri Presiden Abdurrahman Wahid Yenny Wahid berpendapat, kasus tersebut harus menjadi momen DPR untuk merevisi UU tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Yenny mengatakan, apa yang dilakukan oleh Meiliana tidak menodai agama saat memprotes volume suara azan. Ada tiga hal yang dia lihat dalam kasus tersebut.

“Kita memohon agar hakim tidak tunduk dalam tekanan massa. Kedua, kita juga pertanyakan fatwa bisa menjadi dasar hukum. Ketiga, ini menjadi momen bagi DPR untuk merevisi soal UU PNPS, penodaan agama. Pasal penodaan agama. Segera revisi agar tidak ada lagi kasus Meiliana lainnya,” ucap Yenny.

Menurut Yenny, DPR bisa menghapus pasal tentang penistaan agama. Hal ini karena sudah banyak kasus sebelum Meiliana.

“Dihapus, sekalian saja dihapus. Karena sudah makan terlalu banyak korban,” ucap Yenny.

Lalu, jika ada sengketa atau masalah, bisa dibawa ke ranah hukum dengan pasal pidana biasa. Hal ini untuk menghindari massa yang gampang tersulut amarah saat mendengar penistaan atau penodaan agama.

“Terlalu gampang menyulut emosi masyarakat ketika dikategorikan penistaan agama. Kalau dinyatakan kriminal biasa, itu tidak bisa menyulut emosi masyarakat. Ini judulnya saja sudah menista agama, ini gampang sekali diprovokasi, gampang sekali bergejolak,” ucap Yenny.

Sementara itu, untuk masalah keberatan akan suara azan, seharusnya hal itu bisa didialogkan. Hal tersebut pun pernah diutarakan oleh Ketua Dewan Masjid Jusuf Kalla.

“Ini Ketua Dewan Masjid, yang mengurusi masjid seluruh Indonesia, mengatakan tidak ada masalah dan tidak bisa dipidana. Tapi kenapa dibawa ke ranah hukum, ini yang kita sesalkan,” ucap Yenny.

Selain itu, Yenny melihat proses persidangan tidak berjalan baik. Vonis hakim lebih didasarkan pada tekanan massa, bukan fakta hukum.

“Jadi kita berharap hakim melihat fakta hukum. Jika memang tidak ada bukti, walaupun massa melakukan tekanan, berharap hakim kedepankan hati nurani. Ke depannya, kita mendukung Ibu Meiliana melakukan banding,” kata Yenny.

Anggota DPR Dukung Banding

Anggota Komisi III DPR dari F-PPP Arsul Sani mendukung pengajuan banding yang tengah diupayakan pihak Meiliana.

“Terhadap putusan tersebut kan masih bisa dilakukan upaya hukum banding. Jadi kami ikut menyarankan agar diajukan banding untuk membuka kemungkinan Pengadilan Tinggi Medan mengkaji kembali sisi keadilan dan kepastian hukumnya,” ujar Arsul.

Namun Arsul menyatakan ketidaksetujuannya jika kasus ini menjadi bahan kampanye penghapusan pasal penodaan agama yang tertuang dalam KUHP. Ia memastikan Pasal 156 dan 156a KUHP ini akan diberikan rumusan yang lebih baik di masa mendatang.

“PPP tidak akan setuju jika putusan tersebut dipergunakan sebagai bahan kampanye untuk menghapuskan pasal penodaan agama dalam hukum pidana kita. Pasal tentag penodaan agama dalam RKUHP mendatang telah diberi rumusan yang lebih baik daripada Pasal 156 KUHP yang berlaku saat ini,” tutur Arsul.

“Kami pun masih terbuka untuk menerima perbaikan rumusannya, sehingga tidak menjadi pasal karet yang mengancam rasa keadilan,” imbuh dia.

Dukungan banding untuk Meiliana juga datang dari anggota Komisi III DPR F-PDIP Risa Mariska. Risa berharap Pengadilan Tinggi (PT) dapat memberikan putusan yang adil.

“Langkah Ibu Meiliana mengajukan banding terhadap kasus ini sudah tepat dan diharapkan Hakim Pengadilan Tinggi dapat memberikan putusan yang adil dan bebas dari intervensi dari pihak manapun,” sebutnya.

Risa mengaku prihatin dengan vonis yang dijatuhkan kepada Meiliana. Menurut dia, kasus ini tak selayaknya dibawa ke ranah hukum. Ia pun menilai tindakan yang dilakukan Meiliana tak termasuk kategori penistaan agama.

“Padahal kasus beliau ini bisa diselesaikan di luar persidangan. Kalau melihat perbuatan yang dilakukan Ibu Meiliana, tidak termasuk dalam kategori menista agama,” ujar Risa.

Sebelumnya, Meiliana dianggap menistakan agama Islam karena memprotes volume suara azan yang menurutnya terlalu keras. Meiliana divonis 18 bulan bui oleh hakim di PN Medan pada Selasa (21/8). Atas putusan hakim, pihak Meiliana mengajukan banding. (mb/detik)

Pos terkait