PKS Timbang Abstain di Pilpres 2019, Gerindra Yakin Koalisi Tak Pecah

Metrobatam, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan opsi abstain pada Pilpres 2019 andai tak ada kesepakatan terkait posisi cawapres Prabowo Subianto. Partai Gerindra selaku pengusung utama Prabowo angkat bicara soal manuver terbaru PKS itu.

“Kami sih optimistis bahwa PKS akan tetap bersama kami. Kenapa kami optimistis, karena komunikasinya kan terus berjalan, berlangsung secara intens,” ujar anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, Rabu (1/8).

Read More

Andre menyebut PKS sampai saat ini tetap mendukung Prabowo Subianto. Bahkan, dalam pertemuan tiga sekjen dari Gerindra, PKS, dan PAN dengan perwakilan Persaudaraan Alumni 212 kemarin, Andre mengatakan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu sepakat mengusung Prabowo sebagai calon presiden.

“Kemarin di rumah Pak Maher, tiga partai sepakat koalisi mendukung Pak Prabowo. Gerindra, PKS, PAN, dan juga Demokrat. Bahkan tiga hari ini dan ke depan, sekjen empat partai akan terus berdiskusi mematangkan platform kerja sama,” sebut Andre.

Selain mempertimbangkan opsi abstain, PKS mengakui belum ada kesamaan sikap dan pandangan soal cawapres Prabowo. Kader-kader PKS sebenarnya meminta ada keputusan resmi soal cawapres pada 30 Juli lalu, tapi tenggat itu diperpanjang setelah hasil Ijtimak Ulama keluar.

Andr mengaku tetap yakin PKS tak akan meninggalkan Gerindra. Alasannya satu, PKS disebut Andre partai yang sangat memikirkan bangsa ketimbang bagi-bagi jabatan.

“Insyaallah kami optimistis, termasuk PKS tidak akan meninggalkan kami. Karena koalisi yang kami bangun demi kepentingan bangsa-negara, bukan sekadar koalisi bagi-bagi jabatan. Insyaallah kita tahu persis PKS mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tentu demi kepentingan bangsa dan negara koalisi ini tidak akan terpecah,” pungkas Andre.

Belum adanya Deal Cawapres Prabowo, telah memantik PKS membuka opsi abstain pada Pilpres 2019, jika dari sembilan tokoh yang diusungnya tak satu pun dipilih jadi cawapres.

“Ya, kami masih menunggu keputusan Pak Prabowo ke mana. Siapa yang dipilih, karena kan bisa saja keputusannya itu tidak mengambil dari sembilan itu kan. Nah, berarti, ketika nama lain yang keluar, kami akan membawa kembali ke DPP dan Majelis Syuro. Apakah itu diterima atau tidak, itu tergantung pembahasan itu,” ujar Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin saat dimintai keterangan, Rabu (1/8).

Suhud lalu berbicara tentang bangunan koalisi partainya dengan Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Bisa saja PKS meninggalkan bangunan itu.

“Jadi posisi kami menunggu apa keputusan Pak Prabowo. Mungkin koalisi bisa tetap berjalan. Jika tidak, ya mungkin ada pembicaraan,” ujarnya menjawab pertanyaan apakah terjadi deadlock pembahasan cawapres Prabowo.

Suhud mengakui belum ada kesamaan sikap dan pandangan soal cawapres Prabowo. Dia mengatakan sebenarnya kader-kader PKS meminta ada keputusan resmi soal cawapres pada 30 Juli lalu, namun memang ada perpanjangan setelah Ijtimak Ulama.

“Kalau DPW-DPW PKS kan minta tanggal 30 ada keputusan resmi. Tapi karena ada Ijtimak Ulama, sehingga kita menimbang hasil Ijtimak Ulama terlebih dahulu. Pada saatnya kita akan meminta kapan kira-kira dipastikan koalisi ini bisa lanjut apa tidak,” beber Suhud.

Dia mengatakan PKS mempertimbangkan opsi abstain di Pilpres 2019 jika akhirnya tak ada kader PKS yang dipilih jadi cawapres.

“Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan, tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan,” pungkas Suhud.

Kesepakatan Tanpa Prasyarat

Terkait manuver terbaru PKS, PAN menyinggung soal kesepakatan kerja sama bebas prasyarat. “Kita kan harus membahas sebuah kesepakatan kerja sama, semua pihak diminta, paling tidak idealnya semua pihak datang dengan pikiran terbuka, datang dengan opsi-opsi yang bisa diterapkan dan idealnya tanpa prasyarat,” ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno, Rabu (1/8).

“Adanya prasyarat itu, dan prasyarat itu bersifat mutlak, tentu akan menyulitkan pembicaraan di antara pihak, apalagi pihaknya banyak. Itu pandangan saya,” imbuh Eddy.

Meski demikian, Eddy menghormati pandangan dan sikap PKS. Akan tetapi, jika memang PKS bersama dengan PAN-Gerindra-Partai Demokrat ingin bekerja sama, Eddy berharap tak ada syarat mutlak dari setiap partai.

“Kalau memang kita akan berjuang bersama-sama, idealnya memang dari awal kita memiliki kebersamaan berdasarkan sebuah pandangan yang sama. Kita duduk bersama tanpa mengkondisikan syarat-syarat tertentu,” jelas Eddy.

PAN sampai saat ini tetap memperjuangkan Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk muncul di bilik suara Pilpres 2019. Jika pada akhirnya PAN tak mendapat posisi cawapres, Eddy menyebut PAN siap terbuka dengan opsi lain.

“Kalau memang dinamika politik berubah, sehingga memang kita akan mengevaluasi posisi kita untuk Pak Zulkifli Hasan, tentu kami akan lakukan evaluasi tersebut tanpa ada posisi di mana kita tidak bisa negosiasi,” sebut Eddy.

Tak Mudah Selesaikan Beda Pendapat

Partai Demokrat (PD) mengakui memang masih ada perbedaan pendapat soal itu. “Memang masih ada perbedaan pendapat di cawapres, tidak mudah menyelesaikannya,” ungkap Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean saat dihubungi detikcom, Selasa (1/8).

Untuk itu, Demokrat meminta kepada partai koalisi pendukung Prabowo untuk tidak berlarut-larut berdebat mengenai posisi cawapres. Ferdinand meminta agar urusan cawapres diserahkan kepada Prabowo.

“Daripada berlarut-larut, kita serahkan ke Pak Prabowo saja. Sampai sekarang isu yang jadi bahasan cawapres. Kalau debat-debat terus, tidak akan tuntas karena semua partai ingin kadernya jadi wakil,” ucapnya.

“Solusi yang terbaik, kita serahkan ke Pak Prabowo siapa wakilnya. Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan siapa yang akan bawa elektoral tambahan,” imbuh Ferdinand.

Soal gertakan abstain dari PKS, Demokrat menilai itu adalah hal yang wajar dalam koalisi. Menurut Ferdinand, tak ada yang salah dalam manuver tersebut.

“Dalam lobi-lobi politik, apa yang disampaikan PKS itu lumrah, mengeluarkan jurus dan taktik. Lumrah dalam negosiasi politik. Memang harus begitu, tidak boleh nyerah,” sebutnya.

Ferdinand pun yakin pada akhirnya PKS tetap berada dalam koalisi pendukung Prabowo. Meski nantinya kader PKS tak dipilih sebagai cawapres Prabowo, dia yakin koalisi Gerindra-Demokrat-PKS-PAN tetap solid.

“Kami yakin pada ujungnya akan ikuti koalisi ini meski (wakil Prabowo) tidak dari PKS, tetap berada di koalisi. Karena UU tidak membolehkan, untuk sekarang harus mengusung,” kata Ferdinand. (mb/cnn indonesia)

Related posts