Tidak Terawat, DPRD Soroti Taman Kalijodo

Metrobatam, Jakarta – Rombongan DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak alias sidak di kawasan Taman Kalijodo, Jakarta Utara, Rabu (1/8). Tampak di antara rombongan adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, didampingi sejumlah anggota DPRD DKI, di antaranya Gembong Warsono, Bestari Barus, Pandopotan Sinaga.

Belum satu tahun ditinggal Gubernur Jarot Saeful Hidayat, para anggota dewan itu mengaku kaget melihat sejumlah fasilitas taman Kalijodo yang tak terawat, mulai dari toilet, musala, papan pengumuman yang rusak, hingga rumput yang kering.

Bacaan Lainnya

“Saya rasa tinggal perawatannya saja, tinggal konsentrasi saja, saya minta kepada Pak Gubernur dan pak Wakil Gubenur tolong ini sebagai catatan,” tutur Prasetio di lokasi, Rabu (1/8).

Prasetio berharap pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa memperhatikan perawatan taman tersebut.

Sebab, penataan dan pembangunan Taman Kalijodo tak dilakukan dengan mudah. Terlebih, sebelumnya kawasan tersebut terkenal sebagai tempat prostitusi.

“Kita mau lihat apa ini tersentuh APBD atau tidak, kalau tidak kami bantu, dianggarkan, kalau sudah dianggarkan enggak jalan juga, ya dicari orangnya siapa (yang bertanggung jawab) nih,’ tuturnya.

Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Bestari Barus pun mengaku perihatin dengan kondisi Taman Kalijodo, khususnya terkait dengan kondisi rumput dan tamanan yang terlihat kering.

Padahal, lanjutnya, Pemprov DKI memiliki anggaran besar yang seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perawatan Kalijodo.

“Lapangan golf bisa, kenapa enggak bisa? Dimana-mana hijau, emang kurang uang? Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita kegedean sih, harusnya dialokasikan ke sini (Kalijodo),” ujar Bestari.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kendala dalam pengelolaan Kalijodo dikarena banyaknya pihak yang ikut dalam proses pengelolaanya.

Banyaknya irisan instansi terkait RPTRA Kalijodo ini membuatnya saling tumpang tindih tanggung jawab pengelolaan.

“Irisannya banyak, antara Dinas Perhutanan atau CSR, atau Dinas Lingkungan, ini belum jelas, makanya kami tata kembali,” kata Anies, Rabu (25/7).

“Kan kalau bertumpuk begitu tidak bisa leluasa mau jalankan sesuatu (di Kalijodo),” imbuhnya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait