Tolak Gerakan #2019GantiPresiden, MUI Jabar Tegaskan Netral

Metrobatam, Bandung – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat dengan tegas akan bersikap netral di Pilpres 2019 mendatang. Bahkan bila Ketua Umum MUI Mar’ruf Amin maju sebagai cawapres Joko Widodo nantinya.

Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei mengatakan, pihaknya tidak dalam kapasitas untuk mendorong atau mendukung siapapun, termasuk Ketum MUI Ma’ruf Amin maju di Pilpres 2019. MUI Jabar akan bersikap netral dalam pesta demokrasi di tahun depan.

Bacaan Lainnya

“Itu yang dorong (Ketum MUI Ma’ruf Amin) silahkan, kalau soal kelayakan terserah Pak Ma’ruf Amin. Tapi MUI Jabar tidak untuk mendorong (Ma’ruf Amin),” katanya saat dihubungi, Kamis (2/8).

Rachmat menegaskan, MUI bukan organisasi yang terlibat secara aktif dalam politik praktis. Hal itu dianggap penting demi menjaga independensi organisasi dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok tertentu.

“Kita tidak untuk mendukung Pak Ma’ruf Amin atau siapapun. Kami dari MUI Jabar tidak mendorong siapapun. Kami netral,” ujarnya.

Meski begitu, dia akan menghormati keputusan Ma’ruf Amin bila memang digandeng untuk mendampingi Joko Widodo. Karena itu merupakan hak pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi.

“MUI akan bersifat netral, dan itu pribadi (Ma’ruf Amin kalau jadi cawapres). Tapi jangan pake kendaran MUI,” ucapnya.

Soal penolakan gerakan #2019GantiPresiden, kata Rachmat, hal itu lebih kepada untuk menjaga kondusifitas di tengah masyarakat, bukan sikap keberpihakan MUI.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin masuk dalam bursa cawapres pendamping Joko Widodo. Ma’ruf Amin juga sudah menyatakan siap bila memang ada panggilan negara.

Tak Mau Kejadian di Batam Terulang

Rachmat mengimbau agar rencana aksi #2019GantiPresiden di Bandung dibatalkan. Dia tak menghendaki terjadi polemik di Jawa Barat. Rachmat berkaca pada pengalaman Neno Warisman diadang di Batam saat menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Dia tak mau gerakan serupa di Jawa Barat menimbulkan konflik sosial.

“Kami tidak ingin seperti di Batam. Dan setelah kami mendapatkan informasi [rencana deklarasi di Bandung], kami pun segera melakukan rapat. Dan, hasil rapat kemarin langsung disampaikan ke media,” ujar Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/8).

Rachmat telah menembuskan imbauan tersebut ke MUI wilayah di Provinsi Jabar serta ke organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. “Kami hanya menyampaikan kepada masyarakat, juga memberitahu kepada polisi bahwa kami sudah mengimbau hal ini,” sambungnya.

Rachmat mengamini soal berkumpul menyampaikan pendapat adalah hak yang diatur konstitusi, namun pihaknya pun merasa punya hak untuk mengeluarkan imbauan guna menghindari kerusuhan sosial.

Rachmat membantah pihaknya sedang melakukan politik dengan keluarnya imbauan tersebut, melainkan demi suasana di kondusif di Jabar terutama Bandung pascapilkada serentak 2018.

“Ke partai-partai itu adalah haknya dia [mendorong calon pemimpin], hanya kami dari masyarakat Bandung, Jawa Barat tidak mau ada keributan. Suasana kondusif harus dijaga,” katanya.

Di Jabar, #2019GantiPresiden sempat membuat panas debat terbuka kedua Pilgub 2018 silam. Kala itu, 14 Mei 2018, keributan terjadi di aula tempat debat akibat Cagub-Cawagub nomor urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu mempromosikan #2019GantiPresiden di akhir sesi.

Pada Sabtu (28/7), Neno Warisman dan rombongannya tak bisa keluar dari Bandara Hang Nadim karena diadang massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden.

Neno yang mendarat di Batam sekitar pukul 17.00 WIB terpaksa bertahan di Bandara karena massa terus menghadangnya hingga lepas tengah malam.

Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Akhyar menyatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada pihak yang pro #2019GantiPresiden maupun yang kontra agar saling menahan diri. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait