BIN Bantah Terlibat Pencekalan, Wiranto Buka Peluang Bantu Rizieq

Metrobatam, Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) membantah terlibat dalam pencekalah Imam Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab di Arab Saudi. Juru Bicara BIN Wawan Purwanto mengatakan tudingan itu adalah berita bohong

“Tidak ada sama sekali kami mencampuri soal pencekalan HRS (Habib Rizieq Shihab). Kami juga tidak mencampuri urusan politik HRS,” kata Wawan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Read More

Wawan menyatakan justru pemerintah menginginkan supaya Rizieq bisa secepatnya tiba di Indonesia. “Guna menuntaskan masalahnya, makin cepat kembali ke tanah air akan lebih baik,” kata dia.

Menurut Wawan, pencekalan terhadap Rizieq adalah wujud kedaulatan hukum Arab Saudi. Indonesia, kata dia, tidak memiliki wewenang mencampuri hal itu.

“Sebab ini adalah otoritas negara berdaulat bukan atas permintaan ataupun tekanan negara lain. Pemerintah Saudi sendiri menyatakan tidak ada masalah dengan HRS, dan tidak pernah mencekal, hal ini sudah jelas. Tidak perlu menuding BIN, Polri maupun Kemenlu,” ujar dia.

Wawan menjanjikan BIN tetap berkomitmen menjaga keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Rizieq.

“Pertemuan sejumlah tokoh dengan HRS di Saudi adalah hak setiap warga negara dan tidak masalah. BIN tidak mempersoalkan afiliasi politik HRS,” jelas dia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyatakan Rizieq sudah tidak memiliki izin tinggal di Kerajaan Arab Saudi (KAS).

Dubes RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan Rizieq menggunakan visa ziyarah tijariyyah (visa kunjungan bisnis) yang tidak bisa dipergunakan untuk bekerja (not permitted to work).

Menurut Agus, untuk perpanjangan visa, seorang warga negara asing harus keluar terlebih dulu dari Arab Saudi dan mengurus administrasi.

“Karena keberadaan MRS (Rizieq) sampai hari ini masih berada di KAS, maka sejak tanggal 8 Dzul Qa’dah 1439 H/21 Juli 2018, MRS sudah tidak memiliki izin tinggal di KAS,” kata Agus.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia bersedia membantu persoalan hukum yang menimpa pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Kerajaan Arab Saudi (KAS).

Hal itu ia katakan untuk merespons visa yang digunakan Rizieq di KAS sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

“Tentu sebagai warga negara kita berhak untuk membantu. Melindungi segenap bangsa dan warga negara Indonesia di manapun berada,” kata Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/9).

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan pihaknya sedang menganalisis dan mencermati persoalan yang menimpa Rizieq saat ini.

Ia berencana memanfaatkan jalur hubungan diplomatik antara Indonesia dengan pihak KAS sebagai salah satu cara menyelesaikan persoalan tersebut.

“Nanti akan saya baca dulu laporannya bagaimana, permintaannya bagaimana, nanti kita pertimbangkan. Apakah dari sisi hubungan diplomatik itu kita bisa melakukan bantuan,” kata dia.

Selain itu, Wiranto turut menegaskan pemerintah Indonesia tak pernah mengintervensi kasus pencekalan yang dialami Rizieq di KAS. Pemerintah Indonesia tak memiliki kewenangan untuk mengintervensi maupun ikut campur tangan terkait regulasi hukum yang diterapkan di KAS.

“Sehingga nanti tidak bisa kegiatan Habib Rizieq di sana dikaitkan dengan regulasi di Indonesia atau kebijakan Indonesia, enggak bisa, pasti ada hubungannya dengan regulasi di Arab Saudi sana,” ujarnya.

Langgar Aturan di Saudi

KBRI Riyadh menyatakan izin tinggal Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi sudah habis sejak Juli lalu. Lalu mengapa Rizieq tidak dideportasi? KBRI memberikan gambaran persoalan mengenai pelanggaran aturan di Arab Saudi.

“Pendeportasian tidak bisa dilaksanakan dengan serta merta jika pelanggar imigrasi masih terkait dengan permasalahan hukum di KAS, misalnya mulai pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas sampai dengan pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, terorisme dan lain-lain. Untuk pelanggaran berat maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di KAS,” ujar Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Mafthuh Abegebriel dalam keterangannya, Jumat (28/9). Keterangan pers Agus dalam konteks mengenai posisi Habib Rizieq di Arab Saudi.

Agus mengatakan, segala tindakan yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi (KAS) terhadap ekspatriat dari negara manapun yang berada di wilayah Arab Saudi merupakan tanggung jawab dan otoritas penuh pihak KAS dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah negaranya. Ekspatriat yang berada di wilayah KAS wajib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di wilayah KAS.

“Segala bentuk pelarangan dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan WN Arab Saudi juga diberlakukan bagi ekspatriat yang berada di Arab Saudi, dan perlakuan terhadap semua ekspatriat di wilayah KAS adalah sama dalam penanganannya yang didasarkan pada hukum yang berlaku di KAS sesuai dengan tingkat pelanggarannya tanpa adanya diskriminasi,” ujar Agus.

“Seluruh kegiatan yang bersifat pengumpulan massa bagi ekspatriat harus seizin dari pihak KAS, melalui Kemenlu Arab Saudi. Ceramah-ceramah provokatif dan ujaran-ujaran hasutan baik langsung maupun via medsos sangat dilarang di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi dan Indonesia sudah memiliki MOU (Nota Kesepahaman) untuk bersama-sama melawan ujaran-ujaran kebencian, kekerasan dan sikap ekstrim antar agama, mazhab dan aliran,” sambung Agus.

Agus mengatakan, ketika ada pelanggaran keimigrasian di Kerajaan Arab Saudi yang dilakukan oleh ekspatriat dari negara manapun maka hukum KAS sangat tegas dan bersifat mutlak. KAS adalah negara paling sibuk di dunia dalam melakukan operasi deportasi bagi WNA para pelanggar keimigrasian. Bentuk deportasi bisa dengan beberapa bentuk punishment seperti 5 s.d. 10 tahun larangan masuk ke KAS, bahkan ada yang skema pelarangan seumur hidup memasuki wilayah Arab Saudi. Proses deportasi ini selalu didahului dengan penahanan di penjara imigrasi sambil menunggu proses pemulangan yang waktunya bisa mencapai satu tahun.

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif tak membantah ketika ditanyakan apakah bakal meminta bantuan calon presiden Prabowo Subianto untuk turut membantu kepulangan Rizieq Shihab agar terjamin keselamatannya. Slamet hanya menjawab memang ada beberapa langkah yang tengah dilakukan FPI.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyatakan masa izin tinggal Rizieq sudah habis, dan harus ke luar dari Arab Saudi terlebih dahulu jika ingin memperbaharui.

“Banyak cara yang sedang kami tempuh untuk HRS. Mohon doanya saja dari semua, semoga upaya kita ada hasil,” ucap Slamet saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/9).

Diketahui, Prabowo sempat menandatangani Pakta Integritas pada Ijtima Ulama II. Salah satu poin dalam pakta tersebut yakni Prabowo, jika menjadi presiden, berjanji menggunakan segala daya dan kewenangannya untuk menjamin kepulangan Rizieq dengan selamat.

Slamet tidak membantah bakal meminta Prabowo meski saat ini Ketua Umum Gerindra tersebut belum menjadi presiden. Slamet pun tidak menampik FPI akan meminta bantuan Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk mendorong pemerintah menjamin keselamatan Rizieq saat pulang ke Indonesia.

Slamet juga mengatakan FPI belum ada rencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta jaminan Rizieq dapat pulang ke Indonesia dengan selamat. “Belum ada rencana,” tutur Slamet. (mb/detik/cnn indonesia)

Related posts