Ngabalin ke GNPF: Tunjuk Pihak yang Ingin Celakakan Habib Rizieq!

Metrobatam, Jakarta – GNPF-Ulama menyebut ada pihak yang ingin mencelakakan Habib Rizieq Syihab. Ali Mochtar Ngabalin yang berada di lingkaran Istana Kepresidenan menantang GNPF-U menunjuk pihak yang ingin melakukan hal tersebut.

“Supaya tidak menjadi fitnah, saya harap Damai Hari Lubis dari GNPF-Ulama untuk langsung saja tunjuk hidung pihak-pihak mana yang beliau maksudkan ingin mencelakakan dan menzalimi HRS, sebab pernyataan ini bisa membuat sesat dan menyesatkan publik khususnya umat islam Indonesia,” ujar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Rabu (26/9) malam.

Read More

Menurut tenaga ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden ini, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi WNI yang berada di luar negeri, termasuk Habib Rizieq. Ngabalin meminta tidak ada pihak yang menyebarkan berita bohong bahwa Habib Rizieq akan dicelakakan.

“Habib Rizieq Syihab adalah seorang habaib dan selaku imam besar FPI, jadi jangan ada orang yang menyebarkan fitnah terkait adanya ancaman yang mencelakakan beliau,” kata Ngabalin.

Sebelumnya, GNPF-U mengapresiasi pemerintah Arab Saudi yang mencegah Habib Rizieq ke Malaysia dengan alasan keamanan. Namun GNPF mengkritik langkah pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan keamanan untuk Rizieq di Saudi.

“Kalau seperti itu, Alhamdulillah. Kami terima kasih Kerajaan Saudi melindungi beliau. Itu artinya info yang kita dengar bahwa ada kekuatan jahat dari pihak Indonesia adalah benar dan Alhamdulillah Kerajaan Saudi melindungi. Sekali lagi ini bukti bahwa ada pihak-pihak yang memang ingin mencelakakan HRS (Habib Rizieq Syihab) dan kita semua tahu siapa pihak yang ingin mencelakakan yaitu pihak yang selama ini telah terbukti menzalimi HRS,” ujar anggota GNPF Ulama, Damai Hari Lubis kepada detikcom, Rabu (26/9).

Din Duga Ada Campur Tangan RI

Sementara Din Syamsuddin menyebut hal itu mungkin ada campur tangan pemerintah Indonesia.

“Sangat mungkin ya (ada campur tangan pemerintah). Pemerintah Indonesia kebetulan punya sikap terhadap Habib Rizieq, terutama ketaksukaan atau karena ada mungkin tuduhan tertentu sama mungkin dan sangat lazim terjadi sebuah pemerintah berhubungan dengan pemerintahan luar negeri tempat seseorang itu berada,” kata Din kepada wartawan di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu enggan berkomentar lebih jauh terkait Habib Rizieq. Ia menyebut belum mengetahui apa sebetulnya permasalahannya sehingga Rizieq tidak diperbolehkan meninggalkan Arab Saudi.

“Saya nggak bisa komentar. Saya sedang dalami kasusnya apa, mengapa begitu. Lebih bagus didalami dulu kalau standar ya. Kalau nggak ada alasan membolehkan itu, ya janganlah sampai itu terjadi,” imbuhnya.

Ia menyebut hal itu lebih pantas ditanyakan kepada pihak Arab Saudi ketimbang ditanyakan kepadanya. Ia mengatakan apa pun permasalahannya, semua harus selesai berdasarkan fakta.

“Sekali lagi bahwa kemudian ikut campur kesannya itu sangat mungkin bakal lazim terutama untuk ekstradisi. Cuma pertanyaannya, untuk apa? Kalau untuk didatangkan dalam negeri untuk diadili, ya tentu pemerintah punya alasan,” kata Din.

Din mengatakan persoalan mengenai Habib Rizieq harus diselesaikan dengan hati-hati mengingat Habib Rizieq sudah dianggap sebagai imam besar FPI. Ia juga menyebut isu mengenai Habib Rizieq jangan sampai mengganggu jalannya pilpres di Indonesia.

“Kalau dicekal mungkin Saudinya senang sama Habib Rizieq. Karena cinta dan sayang, makanya nggak boleh ke luar. Dicekal itu lazimnya seseorang warga negara dicekal oleh pemerintahnya,” ungkap Din.

Pengacara Habib Rizieq Syihab, Eggi Sudjana, menyebut ada pengaruh asing dan rezim saat ini yang mempengaruhi pencekalan Habib Rizieq oleh Arab Saudi. Eggi mengungkapkan, saat ini Rizieq di Arab hendak keluar dari rumah saja susah.

“Info yang valid yang saya dapat tapi saya nggak sebut negara apa ya. Yang jelas, ada kekuatan asing bersamaan dengan kekuatan dari rezim sekarang untuk mempengaruhi pemerintahan Saudi berikan pencekalan,” ujar Eggi di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (26/9).

Selain itu, pihak yang hendak menemui Rizieq di Arab pun kesulitan. Sebagai anggota tim hukum Rizieq, Eggi telah melaporkannya ke DPR.

“Sekarang keluar dari rumah saja susah, dan selektif, yang mau temui juga susah. Saya sebagai lawyer dengan teman sudah ke DPR tadi menyampaikan keberatan-keberatan,” kata Eggi.

Eggi berpesan, jika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar menyayangi ulama, hendaknya pemerintah membantu Rizieq.

“Pak Ma’ruf wakilnya ini kalau merasa sesama ulama dengan Habib Rizieq, mestinya dibela. Pulang saja, jemput, aman, selesai. Malah dapat suara banyak dia nanti, kenapa nggak dilaksanakan oleh Jokowi?” ujarnya.

Eggi yakin Jokowi dapat melakukan intervensi hukum terhadap kasus Rizieq. Jika pemerintah disebut tidak boleh mengintervensi hukum, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan teori intervensi.

“Intervensi tuh begini ya standar, Anda bukan anak buah saya, tiba-tiba saya ngomong harus gini-gini, itu baru intervensi. Nah, kalau polisi dan TNI itu di bawah presiden, karena presiden panglimanya, kalau presiden perintah, apa intervensi?” jelasnya. (mb/detik)

Related posts