Bos Pertamina Buka-bukaan soal Harga Premium Batal Naik

Metrobatam, Nusa Dua – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemarin menaikkan harga premium, namun akhirnya dibatalkan. PT Pertamina (Persero) membantah tak siap untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium.

“Ini bukan masalah siap atau nggak siap. Kan yang disampaikan ada beberapa hal, Premium kan BBM khusus penugasan, ada ketentuan yang penetapan harganya harus dilakukan dengan koordinasi dengan tiga menteri,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Hotel Inaya Nusa Dua, Bali, Kamis (10/11).

Read More

Dia menyampaikan, terkait penetapan harga ada sejumlah variabel yang harus digunakan. Misalnya Pertamina menghitung kemampuan daya beli masyarakat, hal itu dilakukan Pertamina dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan.

“Kita ketahui bagaimana kemampuan daya beli dari customer kita, karena kan ada customer yang daya belinya terbatas ini customer premium yang loyal ke Pertamina,” imbuh dia.

Nicke menyebut, Pertamina menyampaikan hasil kajian tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga data penjualan Premium ke masyarakat.

Lalu ia menyebutkan, sebelum pengumuman kenaikan yang akhirnya dibatalkan. Dirinya juga sudah bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Ya sebelumnya saya bertemu pak Jonan kan di sini (Bali) juga. Diinfokan kami perlu waktu juga untuk set up itu, seperti dengan tim IT, lalu SPBU kita kan banyak juga. Memang kami perlu waktu untuk mekanismenya lah,” imbuh dia.

Menurut Nicke pemberlakuan kenaikan harus disesuaikan dengan aturan yang sudah dikeluarkan. “Jadi yang penting hari ini premium tidak naik, regulasinya sudah jelas penetapan harga khusus untuk premium,” imbuh dia.

Bisa Jadi Komoditi Politik

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani menilai pihak di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo sedih harga premium tak naik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, isu naiknya harga BBM bisa jadi komoditi politik untuk diolah kubu oposisi di tahun politik ini.

“Kalau tidak naik yang paling kecewa oposisi. Teman luar pemerintah kecewa enggak jadi naik, enggak ada gorengan besar, jadinya gorengan kecil,” kata Arsul di Kompleks DPR/MPR, Kamis (11/10)

Pada Rabu (10/10), Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sempat menyatakan harga premium resmi naik pukul 18.00 WIB di seluruh Indonesia. Kenaikan dinilai bisa membantu menahan pelemahan nilai tukar rupiah.

Namun, setelah sejam diumumkan, Kementerian ESDM mengumumkan penundaan kenaikan harga premium karena menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero).

Melihat kondisi itu, partai di luar pemerintahan kemudian ramai mengomentari. Seperti Partai Gerindra yang menilai penundaan itu disebabkan karena Jokowi takut kalah dalam Pilpres.

Partai Demokrat juga menganggap Jokowi ‘pahlawan kesorean’ sebab menunda kenaikan harga Premium. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap pemerintah menyikapi harga premium sama seperti harga gorengan.

Arsul menegaskan hal itu baru sebatas usulan dari bawah, yakni PT Pertamina, lalu ke Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Itu baru usulan belum diputuskan. Kecuali, diumumkan resmi kemudian dibatalkan,” kata Sekretaris Jenderal PPP ini.

Ia menyatakan penundaan itu disebabkan Presiden Jokowi menginginkan stabilitas harga bagi masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga premium bisa memengaruhi stabilitas harga yang diupayakan pemerintah selama ini. Jokowi, juga mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat, sehingga menunda kenaikan harga premium. (mb/detik)

Related posts