Ini Salah Satu Penggusuran Anies Versi LBH Rusun Tua Karang Anyar

Metrobatam, Jakarta – Pagar pembatas yang terbuat dari seng menutupi area bekas Rumah Susun Karang Anyar di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). Terdengar suara riuh alat berat di balik pagar itu.

Lokasi tersebut merupakan bekas pembongkaran Rumah Susun Karang Anyar yang dilakukan pada 5 September 2018. Rusun itu sendiri sebelum dibongkar telah dikosongkan pada Agustus 2018.

Read More

Di luar pagar, setidaknya ada beberapa pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Lapak mereka menempel ke pagar pembatas yang terbuat dari seng itu.

Rusun Karang Anyar merupakan salah satu lokasi yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai salah satu dari 91 tempat penggusuran yang dilakukan semasa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu (14/10).

Berdasarkan pengakuan para pedagang dan juga bekas warga di rusun Karang Anyar tersebut tak ada pemaksaan dalam pembongkaran hunian bertingkat itu.

“Karena ini sudah lewat tua sudah 31 tahun. Udah enggak layak, takut roboh. Betul antisipasinya Pemda itu,” kata Ading, mantan ketua RW 12 di kelurahan Karang Anyar.

Ading menjelaskan sebelumnya pihak Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi soal revitalisasi sejak bulan Mei lalu.

Menurut Herman (25), salah satu pedagang kaki lima di sekitar lokasi, ada sekitar 500 kepala keluarga yang sebelumnya menghuni rusun tersebut. Namun 34 diantaranya pindah ke Rusun Cakung Barat, Jakarta Timur. Sisanya memilih untuk mengontrak menggunakan uang masing-masing.

Ia juga mengatakan warga yang sudah nyaman di Rusun Cakung diizinkan untuk tidak kembali ke Rusun Karang Anyar. Sedangkan untuk yang ingin kembali juga tidak ada larangan

Herman sendiri mengaku akan kembali menghuni Rusun Karang Anyar. “Kalau saya kan sudah ada ini surat perjanjiannya, surat perjanjian sewa menyewa. Selesai bagunan saya sudah tinggal masuk,” ujarnya.

Lebih dari itu, Ading menyatakan dirinya berharap pemerintah bisa membantu meringankan beban warga yang mengalami kesulitan karena proses revitalisasi tersebut.

“Yang kita harapkan subsidi itu bisa tepat pada sasaran,” katanya.

Sebelumnya, peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Charlie Albajili menyebut selama pemerintah provinsi DKI Jakarta dipimpin Gubernur Anies Baswedan telah terjadi terjadi penggusuran di 91 titik di Jakarta.

Data yang dirilis tersebut juga mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta menggusur paksa warga yang menempati lahan PT Kereta Api Indonesia di kawasan Cideng pada 30 Desember, 10 unit usaha, dan 2 kasus tidak diketahui apakah melalui musyawarah atau tidak. (mb/cnn indonesia)

Related posts