Kemendagri Harap Tak Ada Bantuan Gempa Berlogo Parpol, KPU Perbarui Data Pemilih

Metrobatam, Jakarta – Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono berharap peserta Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) mengirimkan bantuan ke Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah tanpa ada embel-embel yang bermakna ajakan untuk memilihnya.

Sumarsono mengedepankan pentingnya etika di tengah penanggulangan pascabencana. Menurut Sumarsono, tidak etis jika peserta pemilu memanfaatkan kondisi korban gempa dan tsunami untuk kepentingan politik.

Read More

Dia menilai Jauh lebih baik jika semua pihak menyumbang tanpa berharap pamrih. Jangan pula melontarkan ajakan kepada korban untuk memilihnya pada Pemilu 2019.

“Masa orang mau nyumbang untuk korban bencana pakai gambarnya paslon [capres-cawapres], yang benar saja. Berpikirnya moralitas, antara pantas dan tidak pantas silakan dinilai,” ujar Sumarsono di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/10).

Meski begitu, Sumarsono mengatakan semuanya kembali kepada KPU. Dia mengklaim telah mengirim pesan singkat kepada komisioner KPU. Isinya berupa permintaan Kemendagri agar KPU melarang peserta pemilu melakukan kampanye di lokasi terdampak bencana.

Hingga saat ini, Sumarsono mengaku masih menunggu respon positif dari KPU. Dia berharap penyelenggara pemilu memiliki pandangan yang sama dengan Kemendagri. Termasuk soal harapannya agar tidak ada bantuan yang disertai embel-embel politik.

“Kalau KPU setuju, akan dipertegas ke jajaran pemda agar [kampanye] dihentikan dulu. Jadi kewenangan murni di KPU ” tutur Soemarsono.

Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo mendorong partai politik memberikan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Hal itu dinilai jauh lebih baik daripada kampanye di lokasi tersebut.

“Soal partai politik mau memberikan bantuan, ya terima kasih. Tapi tidak kampanye dululah Sampai suasana tenang. Apalagi sekarang masih berduka. Saya kira tidak mengganggu tahapan tahapan,” ucap Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/10).

Selain itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengimbau agar kampanye disetop sementara saat penanggulangan bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

KPU Akan Perbarui Data Pemilih

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan melakukan pemutakhiran data di daerah-daerah terdampak bencana seperti di Palu dan Donggala. Keputusan itu juga mereka lakukan di beberapa wilayah yang masih dilanda dampak bencana.

Anggota KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU telah mengantisipasi keadaan bencana seperti di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Terutama soal penyesuaian data, mengingat ada sejumlah nyawa melayang akibat bencana menerjang.

“Nanti ada penyesuaian data, data itu kan dinamis. Ada yang harus dihapus, misalnya enggak memenuhi syarat, ada yang masuk DPT sebelumnya enggak memenuhi syarat,” ujar Wahyu di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebelumnya telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 1.901.556 orang. Jumlah DPT itu tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sulteng.

Jumlah pemilih tersebut terdiri dari 967.465 pemilih laki-laki dan 934.091 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 2.017 desa/kelurahan pada 175 kecamatan dan 9.170 tempat pemungutan suara (TPS).

Wahyu berkata pemutakhiran data itu akan terus terjadi hingga hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Ia berjanji pelayanan tersebut berlaku di semua wilayah di seluruh Indonesia.

“Enggak cuma di Sulteng saja, tapi di Sinabung, seperti daerah bencana lain. Meski ada pelayanan kita terhadap pemilih harus dilaksanakan karena pemilu enggak bisa ditunda,” ujar Wahyu.

Sementara, anggota Bawaslu Rahmat Bagja berkata mengatakan Pemilu tetap berjalan meski ada bencana melanda di sejumlah wilayah. Menurut Bagja, penyelenggara bisa mengakali kerusakan fasilitas yang kondisinya masih baik.

“Kita bisa gunakan kantor-kantor Pemda dan space yang kosong karena ini berkaitan dokumen saja,” kata Bagja di KPU.

Bagja menambahkan kalaupun pada akhirnya diputuskan kampanye berhenti sementara waktu, pengawas Bawaslu di lapangan akan tetap bekerja.

“Siapa tahu ada yang curi start, jadi ini harus diperhatikan juga. Kalau pengawas agak sulit dihentikan,” ujar Bagja. (mb/cnn indonesia)

Related posts