PBNU Soal Bubarkan Banser: Berjasa Besar bagi Negara

Metrobatam, Jakarta – Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU memiliki kontribusi yang besar dalam sejarah Indonesia. Menurut dia, aspirasi bubarkan Banser tergolong mengada-ada.

“Banser ikut mendirikan republik ini. Kalau Banser enggak ikut berjuang, enggak ada republik ini. Banser ini sahamnya besar bagi negara. Banser ini komisaris bangsa,” ucap Helmy di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/10).

Read More

Helmy menjelaskan bahwa Banser ikut berjuang mengusir penjajah dari tanah Indonesia di masa silam. Selain itu, Banser juga turut memberantas paham komunis pada 1965-1966 silam.

Helmy lalu tidak sepakat ketika ada aspirasi bubarkan Banser hanya karena ada kesalahan yang dilakukan oleh satu orang anggotanya. Menurutnya, itu tidak sepadan. Terlebih, lanjutnya, Gerakan Pemuda Ansor pun telah mengambil tindakan terkait hal itu.

“Kalau ada satu anggota melakukan kesalahan, apakah patut ditimpakan ke organisasinya? Tidak bisa. Setiap manusia bisa salah,” ujar Helmy.

Sebelumnya, aksi pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser di Garut memantik kegaduhan di masyarakat. Berbagai reaksi juga muncul di twitter. Tagar #BubarkanBanser dan #KompakDamaiIndonesiaku ramai di linimasa pada Selasa (22/10).

Sebagian mereka mengkritik aksi anggota Banser tersebut, walaupun ada pula yang menilai ormas itu adalah aset bangsa.

Sementara itu,ribuan orang juga menandatangani petisi online mendesak pembubaran Banser. Petisi online berjudul Bubarkan Banser itu dibuat oleh akun @Shilvia Nanda, Selasa (22/10) dini hari.

Petisi di change.org itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Dalam keterangannya, @Shilvia mengatakan seharusnya organisasi besar kepemudaan ormas NU ini berfungsi sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar, pelindung sesama muslim, menyebarkan kebaikan walau berbeda mahzab, menjaga ketauhidan.

“Di saat umat muslim fokus sibuk dengan membantu korban bencana Donggala, Sigi, Palu, Lombok. Banser justru sibuk menjaga gereja, membubarkan pengajian, memusuhi ulama, dan hari ini membakar bendera Ar Rayah,” demikian keterangan dalam petisi online itu.

Pembakaran Bendera Tak Dipolitisasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada semua pihak agar tak mempolitisasi peristiwa pembakaran bendera kalimat tauhid mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat. Apalagi saat ini tengah tahapan kampanye Pilpres 2019.

“Saya sudah mewanti-wanti, jangan, jangan, jangan sampai memanfaatkan itu sebagai satu cara-cara untuk dibawa ke ranah politik,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/10).

Mantan Panglima ABRI itu menginginkan agar stabilitas keamanan di Indonesia tetap terjaga di tahun politik saat ini usai peristiwa tersebut.

Ia pun mengimbau agar para elite politik tetap berkampanye sesuai aturan dan tak saling memfitnah satu sama lain saat Pilpres bergulir.

“Jadi ayo kita berkampanye yang baik, bermartabat, sesuai aturan, tak saling melecehkan, tak menghina, tak memfitnah, itu kan sudah ada aturannya ya,” kata dia.

Selain itu, Wiranto turut mengimbau agar peristiwa pembakaran bendera itu tak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu emosi masyarakat.

Ia menegaskan dirinya telah menyerahkan kasus tersebut ke pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas agar tak menimbulkan polemik berkelanjutan di masyarakat.

“Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak manapun, untuk membakar-bakar, memicu kemarahan, memicu emosi dengan kasus ini. Sekarang yang punya hak secara hukum ya kepolisian dan kejaksaan. Serahkanlah ke mereka,” ujar Wiranto. (mb/cnn indonesia)

Related posts