Presiden PKS Persilakan Kader Mainkan Kampanye Negatif

Metrobatam, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta kepada kader dan para calon anggota legislatif dari partainya untuk memperbanyak kampanye positif. Namun, dia juga mempersilakan kader memainkan kampanye negatif.

“Saya dalam beberapa kesempatan 80 persen dalam kampanye kita, harus positive campaign. Silakan antum masuk ke negative campaign, cukup 20 persen,” kata Sohibul dalam pidato di acara Konsolidasi Akbar Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).

Read More

Sohibul kemudian menjelaskan alasan memperbolehkan kampanye negatif. Menurutnya, kampanye negatif merupakan kampanye yang mengangkat kelemahan lawan melalui fakta-fakta.

Selain itu, kampanye negatif kata dia, diperbolehkan karena tidak menyebar kebohongan ke masyarakat.

“Enggak bohong itu, namanya negative campaign, itu boleh. Sebab publik harus tau calon ini apa kelemahannya,” katanya.

Di sisi lain, Sohibul juga melarang para kadernya untuk melakukan kampanye hitam (black campaign). PKS, kata dia, tidak menoleransi kampanye hitam yang termasuk bagian dari fitnah. “Kami tidak ada toleransi, 0 persen kepada fitnah atau kampanye hitam,” kata Sohibul.

Kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pernah menyatakan perbedaan mendasar antara kampanye hitam dengan kampanye negatif adalah kampanye negatif sesuai fakta, sedangkan kampanye hitam tidak sesuai fakta.

Kampanye Hitam kerap diartikan kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.

Sohibul juga memberi catatan agar para kader maupun caleg dari PKS untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan di publik. Hal ini kata dia agar strategi kampanye dengan serangan artileri, kavaleri dan infanteri dapat berjalan selaras.

“Jangan sampai serangan udara kita salah sasaran malah nembak pasukan kita di darat. saya kira ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Sebab, menurut Sohibul, ketika seorang public figure salah melontarkan pernyataan, maka yang jadi korban adalah pasukan yang di lapangan.

“Mereka kesulitan menjelaskan kepada masyarakat apa yang antum maksudkan, terlebih kalau itu kesalahan fatal. Ini yang harus diperhatikan,” lanjut Sohibul.

Selain itu, Sohibul berpesan agar kadernya tidak melakukan politik uang, apalagi yang menyasar kelas menengah. Sebab, dia mengklaim penggunaan politik uang tidak efektif.

“Jadi Insyaallah kelas menengah sentuh dengan hal yang rasional. Mereka tidak perlu kita beri uang, mereka akan mendukung kita semua,” ujar Sohibul.

Minta Tidak Terprovokasi

Sohibul juga meminta para kadernya untuk tidak terprovokasi oleh berbagai pihak menjelang berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) serentak 2019. Menurutnya, provokasi kepada partai menjelang pemilu merupakan hal biasa.

“Banyak pihak hari ini tentu saja menginginkan PKS tidak mencapai targetnya. Mereka inginkan PKS terpuruk, mereka inginkan seluruh kader PKS pada 17 April 2019 semuanya nangis bombay,” ujarnya.

Sohibul mengatakan provokasi lumrah terjadi di partai manapun. Hal itu dilakukan agar partai kompetitor tidak mencapai target dan mendapat suara tambahan.

“Jadi ada persoalan orang melakukan provokasi supaya kita tidak mencapai tujuan, itu adalah hal biasa. Semua kader PKS insyaallah tidak baperan, tidak bawa-bawa perasaan,” kata Sohibul.

Sohibul membeberkan fakta kualitatif dan kuantitatif sebagai bantahan dari provokasi berbagai pihak bahwa performa PKS menurun menjelang pemilu 2019.

Untuk fakta kualitatif, Sohibul menceritakan ada peningkatan perbincangan di publik dari pemilu ke pemilu terkait calon presiden atau wakil presiden yang berasal dari PKS.

Pada pemilu 2009, kata dia, salah satu kader PKS, yaitu Hidayat Nur Wahid pernah masuk radar pendamping capres petahana saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu pula pada 2014, tiga nama yaitu Hidayat, Ahmad Heryawan, dan Anis Matta disebutnya juga masuk radar pendamping Prabowo Subianto.

Namun, pada pemilu 2019, Sohibul mengklaim terjadi peningkatan pembicaraan di publik maupun media sosial. Hal itu karena pada pertengahan 2018, hasil Ijtimak Ulama merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri untuk mendampingi Prabowo.

“Fakta ini tidak boleh antum lupakan dan merupakan indikasi bahwa PKS mendapatkan pengakuan setidaknya menjadi harapan, dimana aspirasi ulama dan umat dialamatkan kepada PKS sebagai partai,” imbuhnya.

“Ini satu yang semakin menggenapkan dari pemilu ke pemilu. Itu semakin menunjukkan performa yang semakin baik, tidak boleh antum melupakan dan tidak boleh kemudian antum terprovokasi mereka yang mau menutupi semua ini dan memunculkan fakta-fakta lain yang sifatnya fiktif,” terang Sohibul.

Sedangkan untuk fakta kuantitatif, ia membeberkan analisis hasil lembaga survei termasuk kaitannya dengan calon anggota legislatif dan partai.

Menurutnya, ada satu pola yang memperlihatkan hasil survei merupakan satu pertiga dari hasil pemilu sebenarnya. Hal itu dicontohkan pada pemilu 2009 dimana perolehan suara PKS mencapai 10 persen. Sedangkan saat ini, kata dia, hasil berbagai lembaga survei menunjukkan PKS berada di angka 3-6 persen.

“Kalau rumusnya dua kali lipat saja dirata-ratakan PKS hasil survei 4,5 persen, dua kali lipat kita bisa dapatkan 9 persen. Kalau kemudian Allah beri tiga kali lipat, insyaallah angka 12 persen yang kami cita-citakan dapat tercapai Insyaallah dengan izin Allah. Itu fakta empirik yang harus kami baca secar benar. Jangan terprovokasi dengan yang membandingkan hasil pemilu 2014 dengan survei hari ini. Itu tidak apple to apple,” tandasnya. (mb/cnn indonesia)

Related posts