Anggota Komisi VII Tak Setuju Usulan Pangkas Gaji Karyawan PLN

Metrobatam, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan menyatakan tidak setuju dengan wacana pemangkasan gaji karyawan PLN akibat terjadinya listrik padam massal. Bara menyebut wacana itu tidak adil bagi karyawan PLN.

“Tidak fair kalau dibebankan ke karyawan. Ini kan bukan kesalahan karyawan, lagi pula gini, ini dana kompensasi yang disediakan oleh PLN itu kan tidak mengeluarkan uang,” ujar Bara kepada wartawan, Rabu (7/8/2019).

Muat Lebih

Jika pemangkasan gaji karyawan tersebut untuk menutup kompensasi kepada rakyat, kata Bara, itu tidak adil. Sebab, kompensasi atau pemotongan biaya pembayaran listrik itu salah satu bentuk ganti rugi PLN kepada rakyat.

“Ini kan seharusnya PLN tidak mengeluarkan dana, memang masukan mereka berkurang di tagihan berikutnya. Jadi saya nggak setuju kalau dipotong karyawan. Dan ini kan masalah manajemen, kenapa karyawan (yang kena imbas)? Karyawan kan hanya menjalankan tugas oleh manajemen kan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan adalah orang pertama yang mengeluarkan usulan ini. Pemangkasan ini bertujuan sebagai tindakan simbolis kepada karyawan PLN yang kurang bagus dalam bekerja sehingga terjadi peristiwa blackout.

Djoko mengatakan kompensasi yang dibayarkan PLN ke masyarakat akan berpengaruh pada keuangan PLN. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen berencana mengurangi gaji pegawai.

“(Keuangan minus dong?) Iya, makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi,” katanya di DPR Jakarta, Selasa (6/8).

“Di PLN itu kalau kerjanya nggak bagus potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih kalau nggak, nggak. Kayak gini (kejadian pemadaman massal) nih kemungkinan kena semua pegawai,” imbuh Djoko. (mb/detik)

Loading...

Pos terkait

Booking.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.