Mahasiswa Palu Minta Jokowi Copot Wiranto-Tito, Istana: Apa Masalahnya?

Metrobatam, Jakarta – Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu menggelar aksi di DPRD Sulawesi Tengah dan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pihak Istana mempertanyakan tuntutan mahasiswa tersebut.

“Apa urusannya dengan Pak Wiranto dan Pak Tito, di mana? Siapa yang sempurna dalam hidupnya, apa masalahnya menuntut Pak Wiranto mundur, menuntut Pak Tito dicopot, apa urusannya? Memang kita punya kewenangan?” kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Selasa (1/10/2019) malam.

Read More

Menurut Ngabalin, penunjukan atau pencopotan menteri dan kapolri sepenuhnya merupakan kewenangan Jokowi. Bagi Ngabalin, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Wiranto dan Tito dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

“Kalau presiden menganggap dan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menjalankan tugas, tidak ada yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak ada yang salah, apa urusan kita? Kok pakai menuntut-nuntut,” ujar dia

Salah satu alasan massa meminta Jokowi untuk mencopot Wiranto dan Tito karena dua mahasiswa di Kendari meninggal dunia saat demonstrasi. Ngabalin justru mempertanyakan dasar tuntutan tersebut.

“Kenapa bisa itu menjadi parameternya untuk menuntut Pak Wiranto mundur. Kenapa itu menjadi parameternya? Kenapa itu menjadi batu ujinya? Jangan begitu dong,” ujar Ngabalin.

Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu menggelar aksi demo di DPRD Sulawesi Tengah. Massa mahasiswa minta Jokowi mencopot Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Alasan mereka meminta Tito dan Wiranto dicopot karena adanya 2 mahasiswa di Kendari yang tewas saat demo. Mahasiswa juga mengecam aksi kekerasan kepolisian terhadap demonstran.

“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggung jawab atas meninggalnya peserta aksi mahasiswa di sejumlah daerah,” kata koordinator aksi lapangan, Salahudin saat orasi, yang dikutip dari Antara, Senin (1/10).

Mahasiswa juga mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menuntaskan penyaluran bantuan dan penanganan korban bencana di Palu, Sigi, dan Donggala setahun setelah bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi melanda daerah itu. (mb/detik)

Related posts