Mendikbud Sebut 50 Orang Nyamar Jadi Pelajar saat Demo di DPR

Metrobatam, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendapat laporan dari pihak kepolisian bahwa terdapat sekitar 50 orang yang menyamar menjadi pelajar saat demo di sekitar Gedung MPR/DPR, kemarin Senin (30/9).

Muhadjir menyebut mereka berpakaian seperti pelajar SMA dengan mengenakan pakaian putih dan celana abu-abu.

Read More

“Berdasarkan laporan dari pihak kepolisian sekitar 50-an,” kata Muhadjir usai Upacara Peringatan Hari Kesakitan Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (1/10).

“Mereka bukan siswa. Mereka pakai celana abu-abu, pakai baju putih, tapi sebetulnya mereka bukan para siswa,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Muhadjir, mungkin saja masih terhadap siswa SMA/SMK yang masih ikut demo kemarin. Namun, ia mengaku belum mendapat laporan pasti tentang para siswa dari sekolah mana saja yang ikut kembali turun ke jalan.

“Mungkin masih ada tapi sampai sekarang saya belum dapat laporan dari lapangan,” tuturnya.

Muhadjir mengatakan pihaknya sudah melarang para siswa untuk ikut dalam unjuk rasa yang terjadi sejak pekan lalu. Ia pun sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan.

Surat edaran yang ditandatangani 27 September 2019 itu memuat larangan pelibatan peserta didik dalam kegiatan unjuk rasa yang berpotensi pada tindakan kekerasan, kekacauan, dan perusakan.

“Anak-anak ini, siswa ini statusnya adalah harus dilindungi karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak mereka adalah bukan subjek yang diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa yang sebagaimana mereka sudah usia dewasa,” katanya.

Mendikbud Pastikan Tak Ada Sanksi WIB

Muhadjir memastikan pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada para siswa SMA/SMK/STM yang ikut demo di sekitar Gedung DPR, Jakarta maupun daerah lainnya.

“Tidak ada lah. Pendidikan masa main sanksi. Pokoknya kita sadarkan melalui provinsi, gubernur, kabupaten, kota bupati, wali kota kemudian kepala dinas masing-masing, pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua,” kata Muhadjir usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesakitan Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10).

Muhadjir menegaskan saat ini pihak sekolah wajib mengklarifikasi kepada para orang tua ketika terdapat siswa yang tidak masuk dalam jam pelajaran.

“Kemudian di luar sekolah, sekolah tetap masih bertanggung jawab. Sampai memastikan bahwa anak itu berada di tangan orang tuanya dengan selamat,” ujarnya.

Muhadjir pun meminta seluruh kepala daerah dari mulai gubernur, bupati, wali kota agar bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan para siswa tak ikut dalam aksi unjuk rasa.

“Untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak akan berada dalam lingkungan yang membahayakan,” ujarnya.

Terkait dengan penggerak para siswa untuk ikut turun ke jalan, Muhadjir menyerahkan itu kepada Polri. Ia mengatakan bakal menyampaikan laporan, jika mendapat informasi, kepada pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti.

“Kami paling hanya meminta kalau kami dapat informasi cukup kami sampaikan kepada aparat yg lebih berewenang untuk melakukannya,” tuturnya.

Sebelumnya, sejak Senin (23/9) lalu para pelajar sekolah menengah ada yang mengikuti gelombang aksi mahasiswa yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU kontroversial lainnya, serta membatalkan revisi UU KPK.

Bahkan, pada Selasa (24/9), tercatat massa STM melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR, dan berujung ricuh dengan polisi di bagian belakang kompleks parlemen tersebut pada sore harinya. (mb/cnn indonesia)

Related posts