Din Syamsudin: Yang Bilang Pancasila Harga Mati Juga Radikal

Metrobatam, Jakarta – Cendekiawan muslim, Din Syamsuddin mengkritisi penggunaan kata radikal atau radikalisme yang kerap digunakan untuk menggambarkan sikap ekstrem seseorang. Menurut Din, istilah radikal sesungguhnya tak selalu bermakna buruk.

“Radikalisme itu secara terminologis bisa positif bisa negatif. Karena radikal itu bisa positif, kami berpegang teguh. Pancasila harga mati, itu radikal, radikal itu akar. Jadi yang bilang NKRI berdasarkan Pancasila harga mati, itu sikap radikal,” terang Din saat ditemui di ruangannya di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11) malam.

Bacaan Lainnya

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini berpandangan cara berpakaian atau penampilan seseorang tak bisa serta merta dicap terkait radikalisme. Misalnya bercelana cingkrang atau berjenggot yang seusai syariat Islam.

“Kalau beragama dan menjalankan dengan syariat yang diyakininya–berjenggot, bercelana cingkrang–itu keyakinan beragama yang dijamin konstitusi,” ujar dia.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu melanjutkan, setiap warga negara memiliki kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Maka praktik-praktik dalam beribadah pun tak bisa dilarang, termasuk cara berpenampilan.

“Itu [cingkrang atau berjenggot] ada kaitannya dengan terorisme? Yang meledakkan bom kan banyak juga yang pakai celana jins, banyak yang kemudian berpakaian lain,” ungkap dia.

Selain penggunaan istilah, kerancuan nalar tersebut menurut dia juga harus diperbaiki. Din tak ingin kekeliruan mendeteksi itu justru berujung pada tuduhan tendensius ke kelompok tertentu.

Din pun menjelaskan, istilah yang berkembang di dunia mengenai sikap yang mengarah pada keinginan mengubah sesuatu yang sudah berakar, disebut dengan ekstremisme. PBB memakai istilah itu. Sementara itu sikap ekstrem yang diikuti dengan kekerasan disebut dengan violence of extremism.

“Sikap yang melampaui batas, sikap yang tiran. Itu tidak dibenarkan oleh agama manapun, termasuk Islam. Apalagi kalau ekstremisme itu menggunakan kekerasan. Ini yang sekarang menjadi tantangan dunia,” kata Din yang mengaku baru berdiskusi masalah serupa dengan perwakilan PBB, Profesor Azza Karam.

PBB, kata dia, juga tengah gencar menangani masalah ekstremisme. Namun cara yang ditempuh bukan dengan mengonter, melainkan mencegah.

“PBB lebih memilih, bukan counter kekerasan ektremisme, tapi preventing extremism melalui SDGs. Pendekatan PBB itu soft, bagaimana cara mencegah kekerasan ekstrim dengan membangun kehidupan manusia, membebaskan dari kemiskinan dan kebodohan,” ucapnya.

Radikalisme Liberal Lebih Bahaya

Din mengkritik agenda pemerintah melawan radikalisme yang disebutnya hanya berkutat pada persoalan radikalisme keagamaan.

Menurut Din paham radikal yang berniat menggantikan ideologi Pancasila tak melulu terkait gagasan keagamaan. Boleh jadi kata dia, radikalisme itu terkait gagasan politik atau ekonomi.

“Jadi tidak selalu radikalisme keagamaan, tapi boleh jadi bermotif politik atau ekonomi. Itu yang disebut radikalisme sekuler liberal,” kata Din saat ditemui di ruangannya di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

“Lahirlah kehidupan politik yang sekuler liberal, ekonomi yang sekuler liberal. Itu justru lebih berbahaya,” lanjut dia lagi.

Din menyebut praktik radikalisme ekonomi, terindikasi salah satunya melalui indikasi penguasaan modal oleh kelompok tertentu.

Menurut Din penguasaan tersebut secara tak langsung bisa menggantikan nilai Pancasila. Penguasaan modal oleh kelompok tertentu berpotensi mengakibatkan keadaan masyarakat yang tak sesuai dengan sila keempat dan kelima soal musyawarah mufakat dan keadilan sosial.

“Mbok ya, pemerintah itu jangan pakai kacamata kuda. Melihat seolah radikalisme keagamaan saja yang menggantikan Pancasila. Itu [radikalisme keagamaan] harus kita tolak, tapi perluaslah wawasan, bahwa ternyata ada radikalisme liberal sekuler yang sudah merasuki kehidupan ekonomi kita, yang membuat kesenjangan,” Din mengungkapkan.

“Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,” tukas mantan Ketua PP Muhammadiyah.

Din juga sempat menyinggung sejumlah regulasi yang dinilainya tak memihak perekonomian rakyat.

Ia berencana mendaftar beberapa regulasi yang dianggap mengandung pasal problematis. Harapannya, agar para anggota dewan di sejumlah partai Islam tersebut bisa mengupayakan pembenahan.

“Sistem politik Indonesia dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api. Sistem ekonomi Indonesia teori dan praktiknya dikaitkan dengan sila kelima, jauh panggang dari api,” tutur dia di tengah rapat pleno ke-45 Dewan Pertimbangan MUI. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait