Mensos Sebut Radikalisme-Terorisme Akarnya Kemiskinan, Kita Perangi Sumbernya

Metrobatam, Makassar – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyebut kemiskinan merupakan akar dari perbuatan radikalisme dan terorisme. Juliari berjanji akan berjuang memerangi kemiskinan untuk mencegah terorisme di Indonesia.

Hal ini dikatakan Juliari dalam sambutannya pada acara Program Keluarga Harapan (PKH) Appreciation Day di Hotel Claro, Makassar, Rabu (27/11/2019).

Bacaan Lainnya

“Musuh kita semua sama, yaitu kemiskinan, radikalisme dan terorisme akarnya kemiskinan. Jadi yang kita perangi adalah sumber permasalahannya. Sampai kapan pun terorisme tidak akan selesai kalau kemiskinan masih ada,” ujar Juliari.

Terkait misinya memerangi kemiskinan, Juliari berharap jumlah penerima dana PKH setiap tahunnya makin berkurang. Dia menyebut jika penerima PKH makin banyak, artinya program tersebut tak sukses.

“Untuk memerangi kemiskinan harus konkret, keberhasilan PKH makin lama makin sedikit jumlah penerima PKH, kalau makin banyak tidak sukses namanya. Kita harapkan yang pra sejahtera tergraduasi menjadi sejahtera,” tutur Juliari.

Juliari juga menyampaikan terima kasih pada seluruh SDM PKH yang berjumlah 38 ribu orang. Dia menyebutnya sebagai ujung tombak yang berperan membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh SDM PKH, pesan saya jangan berhenti memberikan kinerja terbaiknya, terus berkarya dan berinovasi untuk kemajuan Indonesia,” tutur politisi PDIP ini.

Radikalisme Liberal Lebih Bahaya

Cendekiawan muslim Din Syamsuddin mengkritik agenda pemerintah melawan radikalisme yang disebutnya hanya berkutat pada persoalan radikalisme keagamaan.

Menurut Din paham radikal yang berniat menggantikan ideologi Pancasila tak melulu terkait gagasan keagamaan. Boleh jadi kata dia, radikalisme itu terkait gagasan politik atau ekonomi.

“Jadi tidak selalu radikalisme keagamaan, tapi boleh jadi bermotif politik atau ekonomi. Itu yang disebut radikalisme sekuler liberal,” kata Din saat ditemui di ruangannya di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

“Lahirlah kehidupan politik yang sekuler liberal, ekonomi yang sekuler liberal. Itu justru lebih berbahaya,” lanjut dia lagi.

Din menyebut praktik radikalisme ekonomi, terindikasi salah satunya melalui indikasi penguasaan modal oleh kelompok tertentu.

Menurut Din penguasaan tersebut secara tak langsung bisa menggantikan nilai Pancasila. Penguasaan modal oleh kelompok tertentu berpotensi mengakibatkan keadaan masyarakat yang tak sesuai dengan sila keempat dan kelima soal musyawarah mufakat dan keadilan sosial.

“Mbok ya, pemerintah itu jangan pakai kacamata kuda. Melihat seolah radikalisme keagamaan saja yang menggantikan Pancasila. Itu [radikalisme keagamaan] harus kita tolak, tapi perluaslah wawasan, bahwa ternyata ada radikalisme liberal sekuler yang sudah merasuki kehidupan ekonomi kita, yang membuat kesenjangan,” Din mengungkapkan.

“Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,” tukas mantan Ketua PP Muhammadiyah.

Din juga sempat menyinggung sejumlah regulasi yang dinilainya tak memihak perekonomian rakyat.

Ia berencana mendaftar beberapa regulasi yang dianggap mengandung pasal problematis. Harapannya, agar para anggota dewan di sejumlah partai Islam tersebut bisa mengupayakan pembenahan.

“Sistem politik Indonesia dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api. Sistem ekonomi Indonesia teori dan praktiknya dikaitkan dengan sila kelima, jauh panggang dari api,” tutur dia di tengah rapat pleno ke-45 Dewan Pertimbangan MUI. (mb/detik/cnn indonesia)

Pos terkait