Beberkan Pencucian Uang Lewat Kasino, Kemendagri Ingatkan PPATK Bisa Dipidana

Metrobatam, Jakarta – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengingatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa dipidana karena membeberkan temuan kepala daerah mencuci uang yang diduga hasil kejahatan lewat kasino.

Akmal mengatakan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan.

Bacaan Lainnya

“Karena produk intelijen, maka tidak boleh dibuka selain ke aparat penegak hukum (APH) yang akan follow up dengan giat penyelidikan, tidak langsung penyidikan untuk klarifikasi informasi intelijen tersebut. Karena belum tentu salah atau pidana. Maka jika PPATK membocorkan data rahasia perbankan dapat dipidana ” kata Akmal melalui keterangan tertulis, Senin (16/12) malam.

Pasal 12 ayat (3) melarang PPATK memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada pengguna jasa atau pihak lain. Sementara ayat (5) mengatur ancaman pidana maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Temuan PPATK, kata Akmal, akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Merekalah yang punya kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan kasus tersebut berdasarkan penyelidikan.

PPATK, kata dia, bahkan tidak boleh membeberkan hasil temuan mereka ke Kemendagri. Meskipun, Kemendagri punya kewenangan sebagai pembina pemerintahan daerah.

“Maka PPATK tidak boleh juga memberikan data detail ke Kemendagri yang bukan APH, hanya bisa memberi gambaran umum sesuai dengan yang ada di media,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagung Badaruddin menyatakan pihaknya mendapati sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).

Saat dihubungi CNNIndonesia.com, dia mengaku tak ingin membuat gaduh soal temuan pencucian uang oleh kepala daerah itu. Dia berujar PPATK hanya ingin melakukan pencegahan sesuai kewenangannya.

“Ini dalam batas kewenangan kami kok, mencegah itu wewenang kami. Bagaimana caranya, strateginya, antara lain kita beri tahu untuk deterrent effect. Kita tidak perlu saling salahkan kok, selama ini kita kerja dengan baik,” kata Badaruddin kepada CNNIndonesia.com saat ditanya soal respons Kemendagri, Senin (16/12).

PKB Minta PPATK Tak Permainkan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mempermainkan hukum dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan publik.

Hal tersebut disampaikan saat merespon pernyataan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin yang menyatakan pihaknya mendapati sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di permainan kasino di luar negeri.

Menurut Jazilul, PPATKA seharusnya melakukan proses pengusutan lebih dulu sehingga informasi yang disampaikan ke publik telah terkonfirmasi kebenarannya.

“Hukum itu jangan dipermainkan dalam soal kejat-kejut, yang jelas apa perkaranya, ditelisik kalau sudah benar diumumkan,” kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/12).

Menurutnya pernyataan PPATK soal kasus kasino tersebut justru membuat aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya jadi saling tuduh. Walhasil, kata dia, lahirlah kegaduhan.

“Hukum itu prinsipnya praduga tak bersalah. Maka semua aparat penegak hukum semestinya juga gitu. Kalau begini semua saling tuduh. Menurut saya, buat gaduh, ini kan tuduhan,” kata pria yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Ia pun mengingatkan peristiwa pernyataan yang berujung kegaduhan seperti yang terjadi saat ini bukan kali pertama dilakukan PPATK. Menurutnya, PPATK juga pernah melahirkan kegaduhan dengan melontarkan pernyataan bahwa transaksi narkotika dan obat terlarang di Indonesia mencapai Rp5 triliun per bulan.

Jazilul menegaskan kembali, PPATK sebaiknya langsung memproses kepala daerah yang dimaksud menyimpan uang di kasino tersebut. Menurutnya, PPATK bisa meminta bantuan dari instansi penegak hukum lain bila tidak bisa melakukan hal tersebut.

“Dulu pernah melansir kasus yang saya sebut tadi narkoba. Mana? Enggak ada. Maksud saya, jangan penegak hukum membuat efek kejut yang tidak perlu, lakukan saja sesuai porsinya,” ucap Jazilul.

Sebelumnya, Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan pihaknya mendapati sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).

Kiagus mengaku tak ingin membuat gaduh soal temuan pencucian uang oleh kepala daerah itu. Dia mengatakan PPATK hanya ingin melakukan pencegahan sesuai kewenangannya.

“Ini dalam batas kewenangan kami kok, mencegah itu wewenang kami. Bagaimana caranya, strateginya, antara lain kita beri tahu untuk deterrent effect. Kita tidak perlu saling salahkan kok, selama ini kita kerja dengan baik,” kata Kiagus kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/12). (mb/cnn indonesia)

Pos terkait