Istana Jawab soal Dharmasraya: Ibadah Tak Boleh Dihalangi

Metrobatam, Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berpesan bahwa kebebasan dalam melaksanakan beribadah adalah hak warga negara.

Hal tersebut disampaikan Dini merespons larangan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat (Sumbar) untuk merayakan Natal di luar tempat ibadah yang telah resmi ditetapkan. Dini menyebut perayaan Natal yang dilakukan masyarakat setempat tidak boleh dihalangi.

“Kalau dari Presiden selalu jelas pesannya, kebebasan beribadah adalah hak konstitusional warga negara. Tidak boleh dihalangi,” kata Dini saat dikonfirmasi, Senin (23/12).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan polemik larangan Natal di Kabupaten Dharmasraya sedang diselesaikan baik-baik. Ia menegaskan setiap pemeluk agama berhak untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

“Sedang diselesaikan secara baik-baik. Soal teknis di lapangan supaya dijaga sedemikian rupa agar tidak terjadi konflik,” kata Mahfud di Jakarta, Minggu (22/12).

Polemik pelarangan perayaan Natal muncul di beberapa daerah di Sumatra Barat seperti Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan. Umat Kristiani di daerah tersebut tidak bisa merayakan Natal bersama, kecuali di tempat ibadah resmi yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah Kabupten Dharmasraya mengeluarkan larangan perayaan Natal melalui surat pemberitahuan tanggal 10 Desember 2019. Surat itu merujuk pada pernyataan bersama pemerintah Nagari Sikabau, Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau pada 21 Desember 2017.

Beberapa alasan pelarangan Natal itu diantaranya adalah menghindari dampak sosial pada masyarakat setempat atas keberadaan rumah yang dijadikan tempat ibadah umat Kristiani.

Dalam catatan lembaga Pusaka Foundation Padang, di Kabupaten Dharmasraya terdapat 22 Kepala Keluarga penganut nasrani. Larangan tersebut telah berlaku disebut sejak 2017.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Barat Hendri mengatakan umat Nasrasi tidak dilarang melakukan ibadah Natal di Sumatra Barat. Namun, mereka membatasi perayaan Natal di luar tempat ibadah. Hal ini menurut Hendri merupakan hasil kesepakatan untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Tito Surati Bupati Dharmasraya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengirim surat ke Bupati Dharmasraya, Sumbar, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Mendagri dalam suratnya meminta Bupati Dharmasraya memastikan toleransi di wilayahnya tetap dijaga.

“Saya sudah kirim surat ke bupati untuk selesaikan toleransi keagamaan harus dijalankan. Bupati dan Kapolda akan turun,” kata Tito di kantor Kemaritiman dan Investasi, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Tito mengatakan surat pesan toleransi keagamaan juga dikirim ke seluruh daerah lain. Selain itu agar kejadian tidak terulang, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI.

“Perlu koordinasi lintas sektoral, antara Kemendagri, Polri dan TNI ini harus bersama-sama,” sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima laporan adanya larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. BPIP menyatakan larangan itu tidak dibenarkan.

“Pelarangan seperti ini tidak dibenarkan dalam konstitusi Indonesia. Negara ini berdasarkan Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang memberi jaminan kepada setiap orang untuk beribadah,” kata Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo, Jumat (20/12).

Sedangkan Pemkab Dharmasraya menepis kabar larangan umat kristiani merayakan Natal. Pemkab menyatakan bukan larangan ibadah Natal yang ada, melainkan hanya keberatan masyarakat bila ibadah Natal digelar dengan mendatangkan jemaat dari luar kawasan.

“Kami tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing,” kata Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo.

Menurut Budi, sudah lama ada kesepakatan di antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, dengan umat kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

Poin kesepakatan itu adalah, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melarang satu sama lain melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing.

Namun, jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjemaah atau mendatangkan jemaah dari tempat lain, harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait.

PGI Minta Jokowi Bertindak Konkret

Sementara Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas pelarangan ibadah dan perayaan Natal 2019. Pernyataan itu disampaikan melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam surat itu, Majelis Pekerja Harian PGI meminta perhatian Jokowi atas pelarangan perayaan Natal di Sumatera Barat, khususnya di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya.

“Kami mendesak Bapak Presiden untuk mengambil tindakan konkret yang memungkinkan masyarakat di kedua kabupaten tersebut, serta daerah-daerah lainnya, untuk dapat merayakan Natal dalam bentuk ibadah bersama,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom dan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty pada Senin (23/12).

Selain itu, PGI menyesalkan pernyataan beberapa pejabat pemerintah yang mendalilkan bahwa seolah tidak ada pelarangan tersebut. Padahal pada kenyataannya umat Kristen di daerah tersebut tidak diperkenankan melaksanakan Natal.

“Kami menyaksikan upaya pemelintiran fakta oleh sementara pejabat dengan menggunakan kata-kata ‘kesepakatan bersama’ dan ‘pelaksanaan ibadah Natal diperbolehkan di rumah ibadah resmi (gereja) yang memiliki izin dari pihak terkait’,” ujarnya.

Apabila kesepakatan yang dimaksud itu memang ada, PGI berharap Presiden mengambil tindakan untuk meminta oknum terkait untuk mencabut kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu dinilai mencederai amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadahnya di Indonesia.

Selain itu, jika masyarakat dan pemerintah setempat tidak memperbolehkan pelaksanaan ibadah Natal di rumah dan hanya memperbolehkan di gereja yang memiliki izin dari pihak terkait, maka PGI meminta pemerintah memberikan izin dan memfasilitasi tersedianya gereja.

“Besar harapan kami Bapak Presiden memberi perhatian akan masalah ini dan sesegera mungkin mengambil tindakan yang dirasa perlu untuk memungkinkan masyarakat dapat beribadah dengan tentram,” ujarnya. (mb/detik/cnn indonesia)

Loading...

Related posts