Jokowi Dukung Nadiem Hapus Ujian Nasional, Ukur Akhlak dan Kerukunan

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN) pada 2021. Nadiem mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

“Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12).

Jokowi menyatakan berdasarkan keputusan Nadiem, pelaksanaan UN sudah tak dilaksanakan pada 2021 mendatang. Pelaksanaan UN itu, kata Jokowi, diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

“Artinya yang diasesmen adalah sekolah, guru-guru dan juga ada yang namanya survei karakter,” ujarnya.

“Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi. Pendidikan kita ini sampai ke level yang mana, ke tingkat yang mana. Nanti sudah dihitung, dikalkulasi,” kata Jokowi menambahkan.

Mantan wali kota Solo itu menyatakan setiap sekolah nantinya memiliki nilai usai dilakukan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sekolah yang memiliki nilai di bawah angka yang ditentukan akan didorong agar levelnya naik.

“Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik,” tuturnya.

Jokowi menyebut pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk mengubah sistem pendidikan, termasuk soal pelaksanaan UN. Menurutnya, jika kebijakan baru ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah akan melanjutkan.

“Kalau kebijakan ini betul-betul bisa menaikkan kualitas pendidikan, akan kita jalani terus,” katanya.

Ukur Akhlak dan Kerukunan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan survei karakter perlu dilakukan terhadap para siswa dan siswi di berbagai jenjang sekolah, SD hingga SMA.

“[Survei karakter] ini keharusan. Jadi kalau kita tidak melakukan survei karakter kita tidak mengetahui kondisi keamanan, kerukunan hingga akhlak dari murid kita,” kata Nadiem usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, (11/12).

Survei ini juga bentuknya bukan berupa tes untuk para siswa tersebut. Nantinya, kata Nadiem, disiapkan alat ukur yang sulit untuk diakali oknum.

“Kalau survei ya survei, jadinya survei itu akan kita buat dengan cara yang akan sangat sulit untuk dipermainkan,” kata mantan pengusaha bidang teknologi tersebut.

Nadiem mengatakan pada survei tersebut bakal dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang sifatnya cenderung lebih personal. Pertanyaan itu juga akan banyak meminta pandangan atau opini terhadap sesuatu yang berhubungan dengan negara dan pendidikan.

“Pertanyaan yang personal saja mengenai apa opininya mengenai topik gotong royong, Bhineka tunggal ika, tapi bukan gotong royong. Bhineka tunggal ika yang ditanya tapi esensinya, behaviour-nya. Pengertian asas Pancasila, jadi enggak ditanya tentang sila. Sama sekali enggak,” ujar Nadiem.

Sebelumnya, Nadiem juga memastikan akan menghapus Ujian Nasional pada tahun ajaran 2021 mendatang. Nadiem akan mengganti ujian nasional dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Survei karakter itulah yang nantinya akan menjadi pengganti ujian nasional.

Selain itu, sistem ini juga tak akan dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan SD, SMP, atau SMA melainkan digelar selama bersekolah.

“Jadinya itu tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi siswa,” kata dia.

Sebab selama ini UN yang telah diselenggarakan bertahun-tahun di Indonesia telah banyak disalahgunakan dan kehilangan arti sesungguhnya dari pelaksanaan ujian tersebut.

Semula UN ini digelar untuk memberikan penilaian terhadap sekolah, bukan untuk mengukur kemampuan siswa atau bahkan memberi penilaian dan untuk ujian kelulusan.

“Sekarang itu kan yang dihukum itu siswanya kalau angkanya tidak baik, padahal itu maksudnya asesmen tingkat nasional itu, bukan itu, bukan siswa yang diukur,” kata Nadiem.

“Kita tidak mungkin bisa mengasesmen siswa hanya dengan minimum kompetensinya. Itu sebenarnya sebagai tolok ukur sistem pendidikan,” kata dia.

Oleh karena itu, dia memastikan akan mengembalikan esensi dari asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional tersebut. Maka dari itu hal tersebut akan dilakukan di pertengahan jenjang agar para guru bisa bekerjasama dengan murid untuk memperbaiki kinerja dan kemampuan mereka.

“Jadi kita kembalikan ke asalnya adalah untuk penilaian sekolah penilaian sistem pendidikan. Itu makanya dilakukan di tengah jenjang dan alasan keduanya adalah agar itu memberikan waktu untuk sekolah itu dan guru-guru itu melakukan perbaikan,” kata Nadiem.

Setuju Ujian Nasional Dihapus

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Menurut PSI, UN membuat kemampuan siswa menjadi tidak terbaca.

“UN tidak relevan karena kemampuan siswa dinilai hanya dengan tes selama beberapa jam, (sehingga) kemampuan sesungguhnya dari masing-masing siswa tidak terbaca,” kata Juru Bicara PSI Dedek Prayudi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2019).

PSI menyarankan bentuk tesnya diubah agar tak berdasarkan hafalan. Mereka mendorong tesnya diubah agar siswa bisa berpikir kritis.

“PSI mendorong bentuk tes yang bukan menekankan soal hafalan, namun menitikberatkan pada kemampuan berpikir kritis dan mendorong kreativitas,” ujar Dedek.

Menurut PSI, pendidikan di Indonesia memerlukan terobosan-terobosan sistem yang tujuannya meningkatkan kualitas. Kalau itu tak dilakukan, PSI menilai kualitas pendidikan di Tanah Air semakin tertinggal.

“Terobosan semacam ini yang dibutuhkan dunia pendidikan Indonesia. Kita tidak punya waktu lagi untuk menunda perbaikan diri atau kita akan makin jauh tertinggal,” jelasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim memang berencana menghapus UN pada 2021. Nantinya, UN akan diganti dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang bukan didasari mata pelajaran, melainkan pada kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter. (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts