KPK Gagal Paham Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada 2020, KPU: Belum Habis Harapan

Metrobatam, Jakarta – KPK gagal paham dan menyebut tidak dilarangnya eks korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020 merupakan sebuah kemunduran. KPU pun memaklumi kekecewaan yang dirasakan oleh KPK.

“Dia itu mengungkapkan kekecewaan, kami bisa memaklumi. Tentu kami tidak mengurungkan niat kami juga (melarang eks koruptor), maka kami menggeser dari syarat calon ke syarat pencalonan,” ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dihubungi detikcom, Senin (9/12/2019).

Bacaan Lainnya

Evi mengatakan, pihaknya memiliki keinginan yang sama untuk melarang eks koruptor maju menjadi kepala daerah. Evi lalu menjelaskan bahwa keputusan untuk mengeluarkan aturan tersebut agar tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

“Niatannya sama, kemauannya sama, keinginannya tetap sama, tetapi itu jalan yang dipilih KPU agar semua tahapan bisa berjalan. Karena tahapan pencalonan perseorangan sedang berjalan, ini pilihan yang harus kami ambil untuk membuat tahapan ini berjalan dengan lancar,” kata Evi.

Menurut Evi, saat ini parpol menjadi harapan untuk tidak adanya eks korupsi yang maju di Pilkada. Dia mengatakan pihaknya menunggu bukti pernyataan parpol, yang menyebut siap untuk tidak mencalonkan eks korupsi.

“Sebenarnya belum pupus habis harapan kita, kita masih punya harapan itu melalui partai politik. Kita juga tidak bisa apriori kepada partai politik, tentu berharap partai politik DPP pusat ini. Kan beberapa partai sudah menyatakan tidak akan mencalonkan napi koruptor, ada beberapa yang sudah menyatakan seperti itu,” tuturnya.

“Ini kan tinggal dibuktikan saja, karena dalam pencalonan nanti itu ada persetujuan DPP terhadap pencalonan yang akan diajukan. Jadi tidak juga sendiri-sendiri DPC ataupun DPD itu bisa mencalonkan kepala daerah, karena mereka harus bisa menghadirkan formulir B1-KWK, itu merupakan formulir persetujuan dari partai politik tingkat pusat, terhadap calon yang akan diusung dan pakta integritas,” sambung Evi.

KPK juga meminta KPU untuk mengumumkan rekam jejak calon kepala daerah di TPS dan web. Evi mengatakan pihaknya telah mengatur hal tersebut dalam PKPU Pencalonan, nantinya KPU daerah akan mempublikasikan melalui web dan media sosial masing-masing.

“Itu sudah masuk dalam PKPU pencalonan. Jadi medsos itukan masif ya penyebarannya, medsosnya KPU Provinsi dan kabupaten kota kita minta untuk menyebarkan itu, di masukan dalam laman KPUnya dan kemudian di masukan dalam akun media sosialnya,” kata Evi.

Sebelumnya, diketahui mantan terpidana kasus korupsi tidak dilarang mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. KPK menilai hal ini sebagai suatu kemunduran.

“Menurut saya sih itu kemunduran,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

KPK Prihatin Napi Korupsi Bisa Ikut Pilkada

Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku prihatin terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memperbolehkan eks narapidana korupsi mencalonkan diri pada Pilkada 2020. Menurut dia, orang yang terbukti melakukan korupsi semestinya dilihat sebagai catatan buruk.

“Ya prihatin saja. Kan mestinya tidak. Jadi, untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten,” kata Agus saat ditemui dalam acara peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (9/12).

Sebelumnya KPU memang sempat mengatur pelarangan mantan koruptor untuk maju Pilkada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk pemilu tahun ini. Namun hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan ini karena Undang-undang tak mengaturnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar catatan calon penyelenggara negara yang merupakan eks koruptor tertera di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Laode mendesak agar partai politik tidak mencalonkan kembali kadernya yang pernah tersandung korupsi.

“Menurut saya itu kemunduran, tetapi karena Undang-undang tidak larang secara tegas, saya pikir saya sangat meminta kepada partai politik masa mau mencalonkan lagi mantan napi (korupsi),” kata Laode ketika dikonfirmasi.

Jika partai politik masih mencalonkan nara pidana korupsi, kata Laode, partai tersebut tidak mendukung pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, ia memandang akan ada kader yang sakit hati jika melihat partai politik justru mengusung calon dengan rekam jejak korup.

“Dan itu juga akan melukai kader politik yang lain. Kan banyak yang tidak tersangkut kasus korupsi. Kalau dia tidak tersangkut kasus korupsi, maka seharusnya banyak yang bisa dicalonkan,” kata Laode.

“Masa harus memaksakan yang sudah korup dan yang sudah jelas mengingkari kepercayaan yang diberikan oleh negara,” sambungnya.

Saat ditemui pada acara Hakordia, Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan jika ada yang tidak setuju terkait peraturan tersebut, segera gugat keputusan melalui Mahkamah Konstitusi.

“Memang putusan MK-nya begitu sih. Kalau mau menggugat ya putusan MK-nya, jangan PKPU-nya,” ucap Mahfud singkat.

Ssbelumnya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 42/PUU-XIII/2015 yang menyebut mantan nara pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur ke publik sebagaj mantan terpidana. (mb/detik/cnn indonesia)

Pos terkait