Soal Cuci Uang Kasino Kepala Daerah, Kemendagri Berharap Dibahas Diinternal

Metrobatam, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan seharusnya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak membeberkan temuan kepala daerah melakukan pencucian uang lewat kasino ke publik.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan seharusnya PPATK memberi tahu temuan itu ke Kemendagri. Sebab Kemendagri punya tugas dan wewenang membina pemerintah daerah.

Read More

“Baiknya itu temuan PPATK dibahas internal agar kita bisa melakukan pembinaan dengan baik. Jadi pencegahan saja tanpa pembinaan juga tidak bagus,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (16/12).

Akmal meyakini PPATK seharusnya punya data dan fakta yang lengkap terkait temuan tersebut. Menurutnya temuan tersebut harus menjadi bahasan mendalam antara PPATK dan Kemendagri.

Meski belum bisa memastikan waktu, ia menyampaikan Kemendagri akan segera mengirim utusan ke PPATK agar isu itu tak menjadi liar di ranah publik.

“Apakah [perlu] pembinaan [terhadap kepala daerah]? Kita lakukan pembinaan. Nah, itu jauh lebih bagus daripada melempar isu ini ke media, tetapi datanya tidak ada,” tuturnya.

Akmal menjamin Kemendagri tak akan melindungi kepala daerah jika memang tindakan ini masuk ke ranah pidana. Akan tetapi Kemendagri ingin meminta penjelasan terlebih dulu dari PPATK soal temuan tersebut.

“Kalau pidana hukum ke aparat penegak hukum nanti atau barangkali perlu diaudit silakan BPK nanti. Tergantung temuannya seperti apa nanti,” ujar dia.

Dihubungi terpisah, Kepala PPATK Kiagung Badaruddin menegaskan pihaknya tak ingin membuat gaduh soal temuan kepala daerah melakukan pencucian uang lewat kasino di luar negeri. Dia berujar PPATK hanya ingin melakukan pencegahan dengan mempublikasikan temuan.

“Ini dalam batas kewenangan kami kok, mencegah itu wewenang kami. Bagaimana caranya, strateginya, antara lain kita beri tahu untuk deterrent effect. Kita tidak perlu saling salahkan kok, selama ini kita kerja dengan baik,” kata Badaruddin kepada CNNIndonesia.com saat ditanya soal respons Kemendagri, Senin (16/12). (mb/cnn indonesia)

Related posts