Soal Radikalisme di Kemenkeu, Bisa Berdampak Terhadap Ekonomi Indonesia

Metrobatam, Jakarta – Isu radikalisme masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah jadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani tak hanya sekali menyinggung soal radikalisme ini.

Seperti halnya dalam acara ‘Perempuan Hebat untuk Indonesia Hebat’ yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) kemarin (22/12/2019), Sri Mulyani mengungkapkan awal mula munculnya gerakan radikalisme di Kemenkeu.

Bacaan Lainnya

Sri Mulyani mengatakan, radikalisme ini pertama kali muncul dipicu kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

“Menjelang pemilu kemarin karena salah satu kontestasi itu menggunakan politik identitas, ini menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita meskipun seharusnya netral tapi mereka punya aspirasi politik, itu satu,” kata dia di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2019).

Kedua, masalah radikalisme muncul karena topik-topik yang berkaitan dengan Kemenkeu menjadi bahan komoditas politik. Terutama, mulai dari pajak, utang, belanja, hingga belanja infrastruktur.

Selanjutnya, muncullah eksklusivitas di lingkungan Kemenkeu. Mereka menjadi terkotak-kotak.

“Di Kemenkeu sama mungkin seperti di masyarakat muncul praktik-praktik untuk melaksanakan ajaran agama cenderung lebih eksklusif. Jadi itu apakah dalam bentuk penampilan, apakah dalam bentuk kekhusyukan dan dalam kekelompokan,” terangnya.

“Ini menyebabkan ketegangan karena kemudian muncullah bahwa yang kelompok ini tidak bergaul dengan kelompok yang lainnya,” imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, intolerasnsi merupakan pangkal dari radikalisme.”Kalau semakin nggak toleran, lama-lama eksklusif, intoleran dan paling ujung jadi radikal,” katanya.

Radikalisme bisa diberantas?

Sri Mulyani menilai mengurus keuangan negara lebih mudah dari pada menangani isu radikalisme. Sebab, keuangan negara bisa dipelajari teorinya.

“Kalau keuangan negara saya tahu kita belajar teorinya, kita tahu bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengalokasikan, mengawasi, itu jelas pakemnya,” kata dia.

Beda dengan keuangan negara, hal yang berkaitan dengan radikalisme ada hubungannya dengan ideologi dan sikap. Tak cukup surat edaran dan instruksi menteri untuk menangkal radikalisme.

“Kalau kita bicara idelogi, sikap, dan memunculkan inklusivitas dan toleransi itu nggak bisa cuma pakai surat edaran dan instruksi menteri, maka perlu conversation atau dialog,” ujarnya.

Namun, dia menyadari kapasitas sebagai Menteri Keuangan tidak cukup. Oleh karenanya dirinya belajar dari tokoh-tokoh yang membidangi hal tersebut.

“Nah dialog itu saya kan Menteri Keuangan bukan Menteri Ideologi, karenanya saya belajar di Bu Mega (Dewan Pengarah BPIP), Pak Mahfud (Menkopolhukam). Saya belajar dari yang lain juga,” jelasnya.

Masalah radikalisme yang bisa muncul karena intoleransi dan eksklusivitas. Menurutnya, itu akan mengganggu sinergi di institusi yang dipimpinnya.

“Bagaimana Kementerian Keuangan bisa bersinergi kalau muncul kotak-kotak tadi dari praktik keagamaan yang sifatnya eksklusif memunculkan sikap intoleran,” tambahnya.

Apa dampak radikalisme ke ekonomi?

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, radikalisme di birokrasi berkaitan dengan layanan publik. Menurutnya, masuknya paham radikalisme akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

“Dampaknya tentu menyangkut kepercayaan publik, karena publik menjadi untrust menjadi tidak percaya kepada yang namanya negara, oleh karena menjadi seolah perlawanan menjadi negara. Padahal dia sendiri ASN (PNS) yang harus melayani masyarakat,” katanya kepada detikcom.

Menurutnya, jika PNS terpapar radikalisme maka punya kecenderungan mengutamakan golongannya atau orang-orang yang sepemikiran. Hal itu akan memperlambat layanan birokrasi dan perizinan. Dengan begitu akan berpengaruh pada investasi dan perekonomian.

“Kemudian ada dampak ekonomi tentu, berupa apa, karena kecepatan layanan publik penghambatan tentu kemudian dampak ekonomi ada perlambatan di sisi ekonomi, soal perizinan, sampai persoalan investasi,” ujarnya.

Padahal, kata dia, investasi merupakan bagian penting dalam perkembangan sebuah negara.

“Investasi ini mau nggak mau kan memang bagian dari tumbuhnya sebuah negara ke depan, bahwa investasi sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan negara, sehingga ekonominya sangat kental di situ” tutupnya. (mb/detik)

Pos terkait