Tokoh Adat Minta Jokowi Pakai Pekerja Lokal di Ibu Kota Baru

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan para tokoh daerah dan adat Kalimantan Timur sempat meminta agar pemerintah pusat mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal di proses pembangunan ibu kota baru. Ibu kota baru akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.

“Mereka bilang jangan lupakan kami masyarakat asli Kalimantan Timur, baik nanti dalam recruitment pegawai dan agar melibatkan mereka untuk kluster pendidikan,” ujar Jokowi di Novotel, Balikpapan, Rabu (18/12).

Bacaan Lainnya

Berdasarkan rencana, pemerintah akan membangun ibu kota baru secara bertahap dengan masa konstruksi yang dimulai pada akhir 2020. Sementara perpindahan direncanakan mulai berlangsung pada 2024.

Dalam pembangunan ibu kota baru, pemerintah akan membangun dengan skema kluster. Jokowi ingin ada beberapa kluster, seperti pemerintahan, pendidikan, riset dan inovasi, hingga pusat keuangan.

“Untuk kluster pendidikan, mereka minta dilibatkan agar perguruan tinggi lokal ada di situ, karena kami mau bangun kluster pendidikan kelas dunia di dalam. Tapi menurut saya, lebih baik kalau ada lembaga riset juga di Kalimantan Timur,” terangnya.

Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu telah meminta izin langsung kepada para tokoh daerah dan adat setempat terkait rencana pembangunan ibu kota baru di provinsi tersebut.

“Saya mengucapkan kulo nuwun kepada tokoh-tokoh dan masyarakat Kalimantan Timur serta umumnya di seluruh Kalimantan untuk membangun ibu kota,” katanya.

Permintaan izin sekaligus komunikasi tersebut diadakan di sebuah rumah makan bernama De Bandar Resto yang terletak di pesisir selatan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan itu, para tokoh daerah dan tokoh adat dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Sementara Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“Saya menyampaikan rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke daerah yang mengambil sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Dengan restu para tokoh setempat, insyaallah, pembangunan ibu kota baru akan berjalan lancar sesuai rencana,” ungkapnya.

Cuma 30 Menit dari Balikpapan

Jokowi memastikan kawasan ibu kota baru negara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara akan mudah diakses dari salah satu kota utama di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan.

Estimasinya, kawasan ibu kota baru mampu ditempuh oleh kendaraan pribadi dengan durasi perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Balikpapan. Kemudian, kawasan ibu kota baru hanya berjarak sekitar 20 menit dari pelabuhan yang rencananya akan dibangun di kawasan Teluk Balikpapan.

“Sepaku ke Balikpapan kalau kemarin kan mutar, tapi kalau ada tol nanti langsung 30 menit sampai. Itu juga dekat dengan Teluk, sekitar 20 menit, tidak sampai bahkan, dekat banget,” ucap Jokowi di Novotel, Balikpapan, Rabu (18/12).

Saat ini, pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang menjadi salah satu akses masuk ke ibu kota baru memang tengah dikerjakan. Pemerintah sudah berhasil merampungkan pembangunan tiga dari lima seksi jalan tol tersebut.

Seksi yang sudah selesai, yaitu Seksi II Samboja-Muara Jawa sepanjang 30,98 km, Seksi III Muara Jawa-Palaran 17,5 km, dan Seksi IV Palaran-Samarinda 17,95 km. Sementara Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 km dan Seksi V Balikpapan-Sepingan 11,09 km belum rampung.

Jokowi menargetkan kedua seksi Tol Balikpapan-Samarinda akan selesai pada April 2020. Dengan begitu, jalan tol siap sebelum masa konstruksi ibu kota baru yang rencananya dimulai pada akhir 2020.

Di sisi lain, meski akan membangun pelabuhan di kawasan Teluk Balikpapan, kepala negara berjanji kawasan itu tetap akan ramah lingkungan. Terlebih ada beberapa ekosistem tanaman endemik dan habitat bekantan di kawasan tersebut.

“Itu yang mau kami siapkan, termasuk mangrove-nya, bibit mangrove disiapkan untuk memperbaiki. Nanti akan ada kawasan untuk konservasi bekantan, untuk orang utan, itu agak jauh (dari Teluk), tapi akan menjadi perhatian juga, akan jadi daya tarik menurut saya,” ungkapnya.

Bahkan, sambungnya, pemerintah juga akan terus memperhatikan aspek lingkungan di ibu kota baru. Maka dari itu, ia menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar segera membangun kebun bibit seluas 100 hektare di kawasan ibu kota baru.

“Kami siapkan bibit baik yang fast growing species, modelnya seperti ekaliptus, akasia, mangium. Pohon-pohon asli di sini juga, seperti kampar, kapur, ulin, bengkirai,” katanya.

Dalam pembangunan ibu kota negara yang baru, pemerintah mengalokasikan lahan sekitar 256 ribu hektare (ha). Dari luasan itu, sekitar 56 ribu ha akan menjadi wilayah utama ibu kota negara. Sementara pusat pemerintahannya berada di kawasan seluas 5.600 ha. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait