Aksi Simbolik Jokowi Redam Tensi di Natuna

Metrobatam, Jakarta – Ketegangan di perairan Natuna sempat memanas dengan keberadaan kapal asing ilegal asal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun setelah kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna, TNI mengklaim tak ada lagi kapal China di wilayah itu.

Itu seolah mengulang memori pada 2016 silam ketika Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna Utara. Kala itu, ratas digelar Jokowi beberapa saat setelah TNI AL menyergap kapal China di perairan Natuna pada Juni 2016.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai kedatangan Jokowi ke Natuna merupakan aksi simbolik soal posisi Indonesia di laut tersebut.

“Kunjungan Jokowi ke Natuna adalah aksi simbolik yang diharapkan dapat memperkuat diplomasi dan menunjukkan posisi Indonesia secara tegas pada pihak luar, terutama China,” ujar Khairul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/1).

Bukan hanya untuk kepentingan diplomasi. Menurut Khairul kedatangan kembali ke Natuna kali ini sebagai upaya Jokowi meningkatkan keyakinan dan dukungan publik di dalam negeri.

Dia menilai dukungan publik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini terbilang menurun. Penyebabnya, koordinasi antara pihak terkait di internal pemerintah terbilang berantakan dalam merespons Natuna. Jokowi, lanjut dia, tidak tegas menunjuk sektor yang memimpin penanggulangan krisis di Natuna.

Situasi itu, kata dia, membuat publik bingung dengan pejabat yang memiliki kewenangan menyampaikan informasi, konfirmasi, dan klarifikasi terkait Natuna.

“Tapi yang kita lihat kemarin-kemarin adalah selain Menlu, semua juga ikut bicara dan beropini. Mulai dari jubir istana, Menko Polhukam, Menko Maritim, Menhan, Menteri kelautan, Kepala Bakamla, dan lain-lain,” ujarnya.

Khairul menilai perbedaan pandangan antara Menhan Prabowo Subianto dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal perang merupakan hal yang tidak penting. Sebab, kata dia, mereka merupakan pembantu Jokowi.

“Semua hal yang berkaitan dengan upaya diplomatik maupun aksi militer, kewenangan sepenuhnya ada pada presiden,” ujarnya.

Jangan Kebijakan Reaktif

Khairul menyampaikan hubungan antarnegara dalam satu kawasan tidak akan selalu berjalan harmonis. Dia menyebut ada potensi pasang surut hubungan yang disebabkan berbagai hal, termasuk masalah batas wilayah.

Terkait kondisi itu, Khairul mengingatkan Jokowi tidak hanya sekadar memperkuat komitmen diplomatik bilateral dan dukungan internasional atas posisi Indonesia.

Oleh karena itu, dalam catatan dirinya, Indonesia perlu membenahi berbagai persoalan terutama soal payung hukum yang lebih kuat dan memadai untuk mengatur pengelolaan keamanan laut.

Menurutnya Jokowi perlu menunjuk siapa pihak yang menjadi penjuru dari semua hal terkait keamanan laut. Ia pun berharap Jokowi lebih mempertegas kedudukan Bakamla sebagai pembeda antara urusan penegakan kedaulatan dari ancaman militeristik yang menjadi domain TNI dengan urusan penanggulangan pelanggaran hukum dan kriminalitas di laut yang mestinya merupakan domain otoritas sipil.

“Dan dalam hal itu sekaligus memberikan kepastian, siapa pengendali dan siapa subordinat maupun perbantuan,” ujar Khairul.

Selain itu, Jokowi perlu membenahi koordinasi antarlembaga dan memastikan tak ada tumpang tindih kewenangan maupun egosektoral. Jokowi, lanjut dia, juga perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam penjagaan perairan batas teritorial dan ZEE. Dia melihat salah satu celah yang membuat pihak asing berani masuk adalah mengendurnya penjagaan dan upaya penegakan hukum di laut setelah pergantian kabinet.

“Ada kesan bahwa pelaksanaan kebijakan masih reaktif dan sangat bergantung pada siapa menteri atau pejabatnya. Ini berarti bukan merupakan sistem yang efektif melainkan sistem dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu penyakit kita dari dulu,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts