Kapal China Tinggalkan Natuna, Pakar Ingatkan BBM Terbatas

Metrobatam, Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengingatkan bahan bakar kapal-kapal China yang terbatas di laut utara Natuna. Hal ini terkait dengan kepergian kapal-kapal tersebut usai kunjungan Presiden Joko Widodo di wilayah sengketa itu.

Karena itu Hikmahanto menyatakan kapal-kapal tersebut bisa saja kembali ke wilayah Natuna saat tangki bahan bakar sudah terisi kembali. Apalagi saat isu kedaulatan di wilayah laut Natuna sepi dari perhatian publik.

Read More

“BBM-nya tinggal tunggu siapa yang habis. Karena di tengah laut yang sangat jauh, ya mereka bahan bakar itu sangat terbatas di kapal itu, kalau kita masih mending masih bisa lari ke Natuna,” kata Hikmahanto dalam sebuah diskusi soal Natuna Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

“Dengan segala hormat saya. Jadi ada unsur seperti itu (BBM habis) sebenarnya, karena enggak mungkin kapal itu bertahan berhari-hari berminggu-minggu di tengah laut, pada satu titik tertentu mereka pasti akan kembali untuk mengisi, nah dalam konteks itu pas kebetulan (Jokowi datang) ada pergerakan mundur semua,” katanya.

Ia mengatakan, bisa juga pemerintah China khawatir karena sengketa di wilayah Natuna dengan Indonesia sebenarnya sengketa perikanan. Namun yang berkembang di Indonesia adalah isu kedaulatan.

Wilayah yang diklaim China masuk dalam sembilan garis putus-putus dianggap sebagai wilayah perikanan tangkap mereka. Namun berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah tersebut masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hikmahanto mengingatkan potensi kapal-kapal ikan China kembali lagi ke laut Natuna.

“Nanti kapan-kapan dia (kapal China) akan datang lagi,” katanya.

Meski begitu, Hikmahanto tak bisa memprediksi kapan waktu pasti kapal-kapal China ini bisa kembali mendatangi wilayah Natuna Utara. Bisa jadi kata dia mereka datang setelah ada pergantian kabinet pemerintahan dan masyarakat Indonesia telah lupa dengan insiden atau konflik China dan Indonesia di perairan Natuna ini.

“Misalnya dari perubahan kabinet, perubahan dari generasi, akan lupa kan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Sisriadi memastikan kapal-kapal nelayan berbendera China bersama kapal Coast Guard mereka sudah keluar ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara. Kapal-kapal China itu ‘cabut’ setelah Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke sana.

“Dengan amatan dari TNI AU melalui udara, mereka artinya kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan presiden ke Natuna,” kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).

Lebih lanjut, Sisriadi menyatakan kunjungan Jokowi ke Natuna memberikan pesan tegas ke pemerintah China di Beijing terkait konflik di perairan Natuna.

Ia menyatakan kunjungan Jokowi lantas disambut dengan cermat oleh pemerintah China. “Sudah tak ada lagi, sudah meninggalkan wilayah ZEE,” kata Sisriadi menegaskan kembali.

Perkuat Diplomasi Bilateral

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah perlu memperkuat diplomasi bilateral dengan pemerintah China terkait insiden masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Penguatan diplomasi bilateral diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sejurus dengan itu, aspek penegakkan hukum juga perlu dilakukan kepada kapal asing yang melakukan ilegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia.

“Ya harus ada bilateral, diplomasi untuk sampaikan saling menghormati wilayah dan ketaatan terhadap hukum internasional,” kata Hasanuddin yang merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal saat berbincang dengan Okezone, Senin (13/1/2020).hasanuddin

Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah pemerintah menangani kasus ilegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sudah tepat. Pertama-tama ialah menghalau kapal asing tersebut.

Jika pihak asing masih ‘ngeyel,’ maka pemerintah dapat memberikan nota protes kepada negara yang bersangkutan. Jikalau masih membandel juga, pemerintah perlu membawa kasus ini ke mahkamah internasional.

“Pertama di halau dulu, kedua kemudian dilakukan protes, kemudian kalau protes enggak didengar, ya kita bawa ke Mahkamah Internasional,” ujar pria yang pernah jadi sekretaris militer Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Hasanuddin menambahkan, operasi militer dilakukan jika dalam keadaan terpaksa dan darurat. Sementara itu, sifat operasi militer haruslah bertahan (defence), bukan melakukan penyerangan atau agresi.

“Sejauh ini menurut hemat saya sudah tepat,” tukas TB.

Beberapa waktu terakhir kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard memasuki perairan Natuna untuk melaut secara ilegal di sana. Negara Tirai Bambu itu diduga tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah tersebut.

Pemerintah telah menebalkan pasukan di Laut Natuna. Pascakunjungan Presiden Jokowi ke Natuna, kapal-kapal China di perairan Natuna diklaim sudah keluar dari ZEE Indonesia. (mb/cnn indonesia/okezone)

Related posts