KKP Tangkap Kapal Vietnam di Perairan Natuna

Metrobatam, Jakarta – Di tengah konflik antara Indonesia dengan China di perairan Natuna Utara sejak akhir tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru menangkap tiga kapal ikan asing berbendera Vietnam di kawasan perairan tersebut. Penangkapan itu dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) pada Senin, 30 Desember 2019.

Dalam penangkapan ini, Dirjen PSDKP KKP juga melakukan koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Laut yang dalam penangkapan itu telah mengerahkan kapal KRI Tjiptadi-381 dan KRI Teuku Umar-385 serta Bakamla yang mengirimkan KN Tanjung Datu ke Laut Natuna Utara.

Adapun Kapal Vietnam yang ditangkap dalam operasi tersebut yakni KG 95118 TS. Kapal ini berukuran 125 GT dengan jumlah awak kapal sebanyak lima orang. Status para awak kapal ini seluruhnya berwarga negara Vietnam.

Kapal kedua yakni, KG 94629 TS. Kapal ini berukuran 98 GT dengan jumlah awak kapal 18 0rang berwarga negara Vietnam. Kapal ketiga yakni KG 93255 TS. Kapl ini berukuran 98 GT dengan jumlah awak kapal 13 orang berwarga negara Vietnam.

Dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut saat penangkapan terjadi tiga kapal berbendera Vietnam ini sempat melakukan perlawanan. Kapal pengawas perikanan yang melakukan penangkapan dalam operasi tersebut, yakni Kapal Orca 04 mengalami kerusakan yang cukup parah akibat perlawanan tersebut.

“Kita baru saja melihat keberanian adik-adik kita di tengah laut lakukan penangkapan illegal fishing di hadapan kita ada tiga kapten kapal yang pimpin penangkapan,” kata Edhy seperti dikutip dari rilis.

Edhy juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada aparat dari Ditjen PSDKP yang telah dengan sabar, sigap, dan tegas dalam menghadapi provokasi dan perlawanan dari kapal-kapal ikan asing berbendera Vietnam tersebut. Ia mengatakan, keberhasilan ini tak lepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

“Yang paling jelas kami di lapangan bahu membahu dengan TNI AL, TNI AD, TNI AU, Pol Air, Bakamla yang memberikan info sejak tanggal 27 Desember. Memang para pencuri luar biasa. Tapi alhamdulillah anggota kita selamat,” kata Edhy.

Lebih lanjut, yang mengambil sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia.

“Ini semoga jadi bukti bahwa pemerintah selalu ada upaya mencegah pencurian apapun. Kami selalu hadir. KKP selalu dibackup Pol Air, TNI AL, Bakamla. Sumber daya alam kita terlalu besar sehingga harus kita pertahankan,” kata pria yang juga dikenal sebagai politikus Gerindra tersebut.

Edhy juga memaparkan selama kurang lebih tiga bulan memimpin kementerian tersebut, KKP telah berhasil menangkap tujuh kapal asing ilegal. Kapal-kapal itu yakni terdiri dari satu kapal berbendera Malaysia, tiga kapal berbendera Filipina, dan tiga kapal berbendera Vietnam.

Jumlah ini kata dia mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu antara Oktober-Desember yang hanya menangkap tiga kapal ikan asing ilegal.

“Sampai saat ini KKP di era saya sudah tanggap tujuh kapal dengan tiga kejadian. Pertama di Bitung, lalu Selat Malaka, dan ketiga hari ini. Ini semua terjadi karena kerja sama di lapangan dengan masyarakat yang spontan memberikan masukan. Lewat mana saja tidak masalah, di medsos dulu lalu diberitakan juga tidak apa-apa,” kata Edhy.

KKP Seleksi 470 Kapal Nelayan

Sementara itu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Miftah Sabri membenarkan soal 470 nelayan yang telah mendaftar untuk berlayar di perairan Natuna Utara pascakehadiran kapal Coast Guard China yang mengawal nelayan-nelayan mereka. KKP akan melakukan seleksi ketat terhadap nelayan yang sudah mendaftar untuk memanfaatkan sumber daya laut di Natuna Utara.

Miftah mengatakan, jumlah nelayan mendaftar ke Natuna ini melonjak. Semula hanya ada 120 nelayan yang mendaftar untuk melaut di sana. Seiring perkembangan, jumlah itu bertambah hingga empat kali lipat.

“Pada perjalanannya permintaan nelayan sekarang berkembang menjadi 470 unit,” kata Miftah melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/1).

Namun Miftah belum bisa memastikan kapan para nelayan yang telah mendaftar ini akan diberangkatkan.

Untuk saat ini, pihaknya masih melakukan penyeleksian terhadap semua nelayan yang telah mendaftar. Seleksi ini dilakukan untuk menentukan nelayan mana saja yang layak untuk berangkat ke kawasan perairan Natuna.

“Seharusnya bisa (diberangkatkan semua) ya. Karena ini kan range yang kita siapkan. Tapi tentu seleksi ketat tetap harus dilakukan,” kata Miftah.

Lebih lanjut Miftah juga menyebut, pihaknya telah memberikan alokasi ketersiadaan kapal di wilayah itu sebanyak 300 hingga 450 kapal. Kapal yang bisa diberangkatkan mulai dari ukuran 30 Gross Tone (GT).

“Itu juga untuk berbagai jenis alat tangkap, yah ukuran rata-rata 100 GT,” kata Miftah.

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut saat ini pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju perairan Natuna Utara. Mahfud mengatakan para nelayan sengaja dikerahkan sebagai bukti bahwa Natuna Utara bukan wilayah China.

“Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita,” ujar Mahfud di Restoran Al-Jazeera, Cikini, Jakarta, Rabu (8/1).

Mahfud menuturkan 470 nelayan tersebut berasal dari wilayah Jawa. Sementara nelayan dari daerah lain, seperti Makassar hingga Maluku juga sudah mengajukan diri agar bisa bergabung di Natuna Utara.

Perairan Natuna Utara sendiri saat ini masih memanas sejak China diketahui mengklaim wilayah tersebut masuk wilayah perairan mereka berdasarkan nine dash line.

Sejumlah kapal nelayan China dengan dikawal kapal Coast Guard China bahkan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Mereka berdalih wilayah itu juga bagian dari area tangkapan ikan tradisional China.

Sejatinya kapal nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Natuna Utara bukan hanya China. Data sistem pemantauan bertajuk Skylight yang diperoleh CNNIndonesia.com mencatat jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Natuna bisa mencapai seribu per hari.

Berdasarkan sampel yang dilakukan pada tahun lalu, jumlah kapal asing yang masuk mencapai 1.647 kapal per hari pada April, 810 kapal di Mei, 580 kapal di Juni, dan 768 kapal di Juli.

Bila merujuk pada ketentuan wilayah, aktivitas kapal-kapal asing di perairan Natuna merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Sebab, Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) sejatinya sudah menetapkan perairan Natuna sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan Natuna memang jadi rebutan banyak negara karena potensi sumber daya laut yang menggiurkan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun. Kemudian, juga ada potensi ikan kerapu, tongkol, teri, tenggiri, ekor kunin, udang putih, dan lainnya.

Selain itu, dari sisi wilayah, kawasan ini menjadi yang paling strategis dari perbatasan beberapa negara yang bersengketa. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts