Mahfud MD Singgung Tumpang Tindih TNI AL-Bakamla Amankan Laut

Metrobatam, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengundang sejumlah pihak terkait di sektor kelautan untuk membahas rencana pemerintah membuat omnibus law bidang keamanan laut. Rapat berlangsung tertutup di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/1).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, rapat dihadiri oleh Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Sekretaris Utama Basarnas Dianta Bangun, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Pertahanan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan TNI, hingga perwakilan Polri.

Mahfud menuturkan sengaja mengundang rapat para pejabat eselon I di kementerian terkait untuk melaksanakan teknis instruksi Presiden Joko Widodo. Dia berkata Jokowi memerintahkan dirinya dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyiapkan aturan tentang penanganan laut dan perairan di Indonesia.

“Ini kebetulan saja sekarang ada kasus Natuna. Tapi sebenarnya tanpa ada kasus Natuna pun instruksi presiden itu, sebelum itu sudah disampaikan,” ujar Mahfud di awal rapat.

Mahfud mengaku Jokowi meminta dirinya dan Luhut segera menata kembali penanganan masalah laut. Bahkan, dia menyebut Jokowi mencatat ada tujuh lembaga yang tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya di sektor kelautan.

“Kalau dilihat dari masing-masing itu bagus. Bakamla bagus, Polair bagus, Angakatan Laut bagus, KKP bagus, imigrasi bagus. Nah yang bagus itu nanti supaya tidak tumpang tindih,” ujarnya.

“Sehingga kita lalu diminta menyiapkan aturan-aturan yang ada satu pintu penanganan masalah laut itu tanpa mengurangi wewenang masing-masing yang sudah ada,” ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan penanganan masalah laut tidak boleh terpecah. Dia menilai segala hal terkait laut harus satu pintu. Salah satu pihak yang diminta Jokowi sebagai pimpinan di sektor kelautan, kata dia, adalah Bakamla.

“Tapi nanti kita diskusikan, solusi itu apa betul apa tidak. Yang penting bagi presiden ada satu pintu,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Mahfud juga menyinggung tentang tumpang tindih dalam menyikapi masuknya kapal China ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ada di perairan Natuna Utara. Dia menyaksikan mantan KSAL Bernanrd Kent Sondakh dalam sebuah stasiun televisi mending TNI AL menangani persoalan di Natuna.

“Itu sudah betul. Cuma kemudian yang memang menjadi konsen kita Pak Sondakh mengatakan begitu. Lho setahu saya AL itu menurut UU bertugas melakukan pertahanan dan penegakan hukum di laut. Saya tidak pernah tahu Bakamla punya tugas seperti itu,” ujar Mahfud.

“Artinya ada perbedaan di lapangan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, rapat tertutup masih berlangsung. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts