PA 212 Minta Jokowi Copot Menhan Prabowo

Metrobatam, Jakarta – Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyebut Presiden Joko Widodo sudah sepatutnya segera mencopot jabatan Menteri Pertahanan yang saat ini diemban oleh Prabowo Subianto.

Anjuran ini diungkap Damai lantaran Prabowo dinilai tak memiliki kebijakan yang sejalan dengan Jokowi soal konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.

Bacaan Lainnya

“Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi,” kata Damai melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (8/12).

Prabowo menurut Damai telah mengambil langkah yang amat berbeda dari Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan negara yang melakukan pelanggaran batas.

Sementara sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.

“Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi,” kata dia.

Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan yang baik terkait konflik di Natuna tersebut.

“Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimana pun China negara sahabat,”ujar Prabowo usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).

Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.

Retno menyebut kapal-kapal nelayan China menerobos zona ekonomi ekslusif (ZEE Indonesia yang telah diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Sementara itu Jokowi menyebut seluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.

“Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna ‘Penetapan RPJMN 2020-2024’, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).

Haikal Hassan Bantah Pernyataan Damai

Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan membantah pernyataan dari Damai Hari Lubis yang sebelumnya menyebut bahwa PA 212 meminta agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto atas sikapnya terkait konflik di Natuna antara Indonesia dengan China.

Haikal menyatakan Damai telah dinonaktifkan dari kepengurusan sehingga tidak mewakili institusi PA 212.

“Saudara Damai Hari lubis telah non-aktif, dinonaktifkan sebagai orang hukum di PA 212 telah dinonaktifkan,” kata Haikal melalui telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Damai kepada CNNIndonesia.com sebelumnya menegaskan dia mengkritisi sikap Prabowo dengan kapasitas dia sebagai Ketua Divisi Hukum PA 212 –organisasi yang turut mendukung pemenangan Prabowo selama Pilpres 2019. Sementara Haikal menyatakan Damai sudah dinonaktifkan sebagai divisi hukum sejak enam bulan lalu.

Saat dikonfirmasi ulang oleh CNNIndonesia.com, Damai menyatakan tak mengerti maksud Haikal Hassan yang menyatakan dirinya sudah dinonaktifkan dari kepengurusan PA 212.

Damai mengatakan selama ini tidak ada pemberitahuan soal penonaktifan dirinya dari PA 212 baik secara lisan maupun tulisan.

“Saya tidak tahu bahkan tidak mengerti maksudnya ‘sudah tidak berkontribusi dalam kepengurusan PA 212’. Tidak pernah (ada pemberitahuan penonaktifan), baik tertulis maupun lisan,” ujar Damai.

Haikal menyatakan selama ini PA 212 selalu menjaga hubungan baik dengan pihak manapun, termasuk dengan Prabowo yang kini telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

“PA 212 selalu menghormati dan menjalankan semua keputusan yang diambil oleh para pengurus dan PA 212 tidak pernah menyatakan hal yang demikian,” kata dia.

Lagi pula, kata dia, orang yang berhak menyampaikan aspirasi atas nama PA 212 hanya Ketua Umum dan Juru Bicara yang kini dijabat oleh Haikal sendiri.

Dia pun menyebut jika suatu saat ada lagi yang mengatasnamakan PA 212 untuk membuat pernyataan maka pihaknya tak segan untuk segera mengambil jalur hukum.

“Siapapun berhak bicara di negara kita, tetapi kalau melanggar rambu-rambu organisasi maka akan kami tempuh dengan jalur hukum bahwa tidak boleh mengatasnamakan PA 212 selain yang ditunjuk resmi oleh pengurus,” kata dia.

“Karena itu siapapun jangan pernah mengatasnamakan pengurus dari PA 212 untuk bicara soal 212,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait