Sekjen DPR Sebut Test Corona Anggota DPR Bukan dari APBN, Jangan Dipolitisasi

Metrobatam, Jakarta – Sekjen DPR RI Indra Iskandar angkat suara terkait rencana pemeriksaan test Corona bagi anggota DPR dan keluarga. Indra mengatakan pengadaan alat test tersebut tidak menggunakan uang negara.

“Saya nggak akan komen ke arah politik, cuma saya bilang tolong pesan juga ini sumbangan dari beberapa orang, jadi bukan dari APBN. Jadi jangan dibawa ke politik, saya nggak mau komentar, jangan dibawa ke politik dulu deh, nanti bikin gaduh. Ini bukan dari APBN, bukan uang negara, ini sumbangan orang yang peduli supaya bisa bekerja dengan baik,” ujar Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Indra meminta agar rencana tes ini tidak dibawa ke arah politik. Dia mengatakan tes tersebut demi kesehatan bersama.

“Jadi nggak usah, teman-teman yang di partai politik nggak usah dibawa-bawa ke politik lah. Untuk kesehatan kita bersama loh ini,” katanya.

Indra mengatakan rencana tes itu akan dikonsultasikan ke pimpinan DPR. Dia mengaku enggan untuk berspekulasi.

“Ini nanti kalau barangnya sudah ada saya akan konsul ke pimpinan dulu, saya nggak akan ngomong ke publik. Nanti saya akan melaporkan dulu kepada pimpinan dewan. Karena kan juga masih masa reses kan masih diatur waktunya,” jelasnya.

Indra mengatakan tes tersebut bersifat suka rela. Dia kembali meminta agar tes COVID-19 itu tidak dipolitisasi.

“Iya namanya kita mau tahu kesehatan kita ya sukarela lah. Ini kan, nggak usah dibawa-bawa ke inilah, nggak usah dibawa-bawa ke politik,” kata dia.

Usai mengumumkan sekitar 2.000 Anggota Dewan dan keluarga akan mengikuti tes Corona. Rencana tersebut dikecam dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Anggota DPR sendiri. Salah satunya adalah Fraksi PKS.

“Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok, di tengah kondisi saat ini, ketika tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya,” tegas Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Senin (23/3).

Kritik juga datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat.

“Terkait rapid test Corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka. Sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin (23/3).

Tim Medis-Warga Lebih Penting

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa tidak setuju dengan tes Corona secara massal yang akan diikuti sekitar 2.000 anggota DPR dan keluarga. Saan menilai saat ini petugas medis dan rakyat yang lebih membutuhkan tes itu.

“Pertama tentu kita lebih prioritas rakyat lah yang membutuhkan, karena tingkat pergerakan rakyat kan, mobilitasnya kebanyakan bekerja di tengah-tengah banyak orang. Ada yang di pasar, di mana. Jadi menurut saya lebih utama pemeriksaan buat masyarakat,” ujar Saan saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Saan mengatakan Anggota DPR bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Dia menyarankan pemeriksaan diutamakan kepada anggota dewan yang memiliki gejala COVID-19.

“Kalau anggota DPR sendiri kan bisa memeriksakan diri, bisa inisiatif sendiri tidak perlu massal dan baiknya memang anggota-anggota yang tentu pertama punya gejala, kedua secara usia lebih urgent untuk diperiksa,” tuturnya.

“Secara massal itu (tidak setuju), tapi kalau ada anggota yang punya urgent dan ada gejala ya nggak ada masalah. Kedua yang usia sudah lanjut, mungkin kalau dia mau turun ke daerah pemilihan, ketemu konstituen, takut rentan mungkin itu juga bisa dilakukan,” imbuhnya.

Saan meminta DPR untuk bersikap empati kepada rakyat. Dia menyebut saat ini rakyat lebih membutuhkan pertolongan.

“Anggota secara… disarankan ke semua karena untuk menjaga solidaritas di tengah masyarakat kita juga berempati kepada masyarakat dan sebagainya memang prioritas utama untuk tes itu di rakyat dulu lah. Jadi kalau mereka sudah ini anggota DPR bisa memeriksakan diri masing-masing lah tanpa harus dibuat massal,” sebut dia.

Lebih lanjut, Anngota DPR dari Fraksi NasDem itu mengatakan perhatian untuk petugas medis harus ditingkatkan. Dia mengatakan petugas medis adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan virus yang mematikan itu.

“Itu yang lebih penting, mereka yang setiap hari berhadapan dengan pasien. Itu yang lebih penting kepada petugas medis, masyarakat,” tegas Saan.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PAN, Zainuddin Maliki juga mengaku terkejut soal tes COVID-19 yang akan dilakukan kepada anggota DPR dan keluarga. Dia menegaskan saat ini yang lebih membutuhkan tes virus Corona adalah rakyat dan petugas medis.

“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan,” ujar Zainuddin kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

“Fraksi Partai Amanat Nasional menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluarganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan,” imbuhnya.

Zainuddin menganjurkan agar anggota DPR untuk melakukan tes sendiri-sendiri. Dia menyebut jangan sampai DPR dipandang hanya menyelamatkan diri sendiri dan keluarga.

“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya,” tutur dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut apabila ada usulan gar mengutamakan rakyat untuk dites silakan disampaikan. Dia menyebut tes tersebut ada di bawah kendali pemerintah.

“Kalau ada usulan agar rakyat didahulukan, silahkan saja disampaikan. Toh, yang mengoperasikan ini ada di bawah kendali pemerintah,” tutur Saleh saat dihubungi terpisah.

Saleh mengatakan fokus saat ini adalah persediaan rapid test. Dia menyarankan agar didahulukan warga yang berada di daerah rawan penyebaran Corona.

“Yang harus dipastikan adalah bahwa pasokan dan stock rapid test-nya itu cukup. Harus didahulukan di tempat-tempat rawan. Setelah itu, baru diarahkan ke daerah-daerah lainnya,” ungkapnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts