oleh

DPRD DKI Minta Anies Cabut Bantuan Warga Pelanggar PSBB

Metrobatam, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menindak tegas warga yang melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

Wibi menyatakan salah satu langkah tegas bisa diambil Anies dengan mencabut bantuan kepada warga yang melanggar aturan selama penerapan PSBB.

“Bagi yang melanggar kami minta dicabut subsidinya. Karena DKI kan akan memberikan subsidi PSBB, jika dilanggar segera cabut dari daftar penerima bantuan,” kata Wibi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

Wibi mengatakan Anies harus bertindak tegas agar kebijakan PSBB tak dipandang sebagai imbauan semata. Menurutnya, selama penerapan PSBB nanti tak ada alasan untuk melanggar kebijakan yang mulai berlaku Jumat 10 April.

“Dengan PSBB jadi tidak ada alasan lagi bagi semua pihak untuk tidak mematuhi segala pembatasan dan tidak ada dalih untuk tidak melakukan social distancing,” ujarnya.

Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekitar 1,1 juta warga DKI tercatat sebagai penerima bantuan. Kemudian sekitar 2,6 juta masyarakat yang berada dalam kategori rentan miskin karena dampak kebijakan ini.

Wibi mengungkapkan DKI dan pemerintah pusat menggodok anggaran sebesar Rp4,5 triliun untuk membantu masyarakat. Rencananya, Anies akan memberikan bantuan Rp880 ribu per keluarga selama dua bulan.

“Bantuan itu mesti cepat diberikan saat PSBB aktif dilaksanakan dan yang paling penting kami meminta itu tepat sasaran dan ada pengawasannya,” kata Wibi.

Di sisi lain, Wibi berharap nerapan PSBB di wilayah Jakarta juga diikut daerah penyanggah sekitar ibu kota, seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Meski berbeda secara administrasi, ketergantungan antardaerah ini perlu diperhatikan.

“Karena denyut kehidupan Jakarta tidak terpisahkan dari daerah-saerah seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Akan lebih baik kalau kebijakan ini bisa dilakukan bersama,” ujarnya.

Anies meminta warga Jakarta untuk mematuhi penerapan PSBB dalam menanggulangi penyebaran virus corona.

Beri Sanksi Denda-Kerja Sosial

Sementara Komnas HAM memberi rekomendasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dua hari lagi. Anies diminta memberikan sanksi berupa denda dan kerja sosial ketimbang pidana penjara terhadap pelanggar PSBB.

“Komnas HAM RI mendorong untuk diterapkan sanksi denda dan/atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB. Komnas HAM RI mengetahui bahwa pengaturan sanksi dalam UU No 6 Tahun 2018 masih membuka peluang penerapan pemenjaraan,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).

Komnas HAM meminta Anies mengambil kebijakan tersebut kapasitas rumah tahanan sudah berkurang. Selain itu, sanksi berupa denda ataupun kerja sosial diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, bermanfaat, dan mendorong solidaritas di antara sesama.

“Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Gubernur untuk memilih kebijakan penerapan sanksi berupa denda dan atau kerja sosial. Hal ini dengan alasan utama kondisi kapasitas tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sangat penuh sesak,” ujar Taufan.

Selain itu, Komnas HAM meminta Pemprov DKI memberlakukan penegakan hukum terpadu antara kepolisian dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Komnas HAM meminta sanksi yang diberikan bersifat peringatan, kepolisian diharapkan mengedepankan upaya persuasif.

“Upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir, dengan mendahulukan untuk membangun kesadaran masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang terpadu yang melibatkan PPNS, kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan, diharapkan terjadi proses dialogis, membangun kesadaran, dan mendorong semua bertanggung jawab atas kesehatan. Adapun penerapan sanksi bersifat ultimum remedium,” sambungnya.

Sebelumnya, PSBB akan mulai diterapkan di Jakarta pada Jumat, 10 April 2020. Sejumlah kegiatan warga akan dibatasi selama PSBB, dari kegiatan sekolah, perkantoran, keagamaan, hingga kegiatan di moda transportasi. (mb/cnn indonesia)

News Feed