Taba Iskandar : Rudi Tidak Lagi Kepala BP Batam, Menurut PP RI Nomor 62 Tahun 2019

Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan FTZ Batam, H. Taba Iskandar, SH.MH.Msi.

Metrobatam.com, Batam – Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan FTZ Batam, H. Taba Iskandar, SH.MH.Msi. meminta Walikota Batam, Muhammad Rudi seharusnya mengajukan cuti dari jabatannya sebagai Kepala BP Batam.

Menurut Taba, yang ikut membidani lahirnya Peraturan Presiden Tahun 62 2019. Sejak awal sudah diantisipasi akan timbulnya masalah ini, dan hal tersebut sudah jelas diatur dalam pasal 2A (1e). “Dalam hal walikota Batam tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pd ayat (1b) tugas dan wewenang kepala BP dilaksanakan oleh wakil kepala BP”

Read More

Jadi aturan tersebut sudah tertuang secara tegas di dalam PP 62 Tahun 2019. Dan tidak memerlukan penafsiran lain. Itu juga mendasari adanya jabatan wakil kepala BP.

Sesuai dengan PP 62 Tahun 2019 tentang Walikota Batam adalah Ex – Officio Kepala BP Batam ada
aturan yang mengatur jabatan tersebut di ayat 1 (a) yaitu :

1. Tidak sedang menjalankan masa tahanan.
2. Tidak berhalangan sementara.

“Saat inikan Walikota Batam, HM Rudi sedang berhalangan sementara dan ia seharusnya mengajukan cuti dan harus dijabat oleh Wakil Ketua BP Batam,” sebut Taba saat menghubungi Metrobatam.com, Minggu (27/9) pagi.

Taba menegaskan, aturan ini tidak ada ada sangkut pautnya dengan UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Kepala BP Batam bukan penjabat negara.

“Karena yang menjadikan walikota Batam( HM. Rudi) sebagai ex officio kepala BP Batam adalah Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2019,” tegasnya.

Dan ini juga jawaban atas pertanyaan beberapa pihak yang dulu bertanya apa yang dimaksud dengan ex officio.

” Bahwa walikota Batam yang merangkap jabatan/ ex officio sbg Kepala BP Batam”
Bukan pribadi HM. Rudi.

Maka konsekwensi dari ketentuan tersebut. Apabila Walikotanya non aktif, maka jabatan sebagai Kepala BP yang melekat di Walikota Batam secara otomatis juga non aktif.

Nantinya, Kata wakil rakyat di DPRD Provinsi Kepri ini, apapun yang surat yang mengatasnamakan BP Batam yang ditandatangani oleh HM Rudi tidak sah secara hukum per tanggal 26 September 2020. (Budi Arifin)

Related posts