METROBATAM.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bogor, Ade Yasin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/4/2022).
“OTT itu akan menambah jumlah kepala daerah yang terjerat permasalahan hukum,” ujar Benni Irwan.
Benni mengatakan, Kemendagri menghormati proses penegakkan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK.
Menurut Benni, pihaknya akan mengikuti proses hukum dimaksud untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tidak terganggu.
Mengenai kekosongan jabatan bupati Bogor, Benni mengatakan, pihaknya akan menunggu proses hukum berjalan.
“Kita ikuti proses hukum dulu,” tutur Benni.
Berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila kepala daerah berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah uang dalam OTT terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin, lantaran terlibat dugaan kasus suap.
“KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, telah diamanakan sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Proses operasi senyap yang dilakukan terhadap Bupati Ade Yasin terjadi pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022).
