METROBATAM.COM, NATUNA – Cen Sui Lan Anggota Komisi V DPR RI mendesak Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, untuk pemisahan fungsi bandar udara (Bandara) Ranai di Kabupaten Natuna. Sebab, fungsi bandara Ranai masih enclave antara penerbangan sipil dan fungsi pertahanan, hingga saat ini.
Cen Sui Lan meminta pemisahan fungsi bandara Ranai itu, pada saat rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menhub RI Budi Karya Sumadi, tentang evaluasi kegiatan tahun anggara 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Perhubungan RI untuk tahun anggaran 2023, Selasa (7/6/2022).
Menurut Cen Sui Lan, bandara Ranai di Kabupaten Natuna yang masih enclave, segera dipisahkan. Sehingga bandara Ranai sebagai bandara sipil dan komersial, dapat melaksanakan fungsi peningkatan ekonomi. Serta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya di Kabupaten Natuna, dan fungsi konektivitas antar daerah dapat ditingkatkan.
“Saya juga menyoroti agar bandara-bandara perintis diintervensi pemerintah. Dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara (Hubud), dengan meningkatkan keberadaan rute-rute di bandara-bandara perintis tersebut,” ujar Cen Sui Lan, kepada awak Media ini, Rabu (8/6/2022).
Lanjut Cen Sui Lan mengatakan, supaya kehadiran negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat di bidang transportasi udara, dapat maksimal. Kemudian Politisi Partai Golkar ini menyatakan, bandara-bandara perintis itu, masih belum bisa diserahkan ke swasta dan BUMD. Karena, swasta orientasinya profit, dan BUMD banyak yang belum mandiri.
Pada saat Raker di ruang rapat Komisi V Gedung Nusantara ini, Cen Sui Lan meminta kepada Menteri Perhubungan agar dana pembangunan bandara-bandara di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) ditingkatkan pada tahun anggaran 2023 nanti.
“Jangan seperti tahun anggaran 2022 ini. Kepri sebagai daerah saya, hanya dapat Rp5 miliar. Ini kan sangat tidak adil,” ucap Cen Sui Lan.
Menurut Cen Sui Lan, dalam kondisi tersebut, harus dicarikan solusi untuk menentukan status maupun fungsi bandara Ranai. Karena, bandar udara sebagai trigger pertumbuhan ekonomi dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Dan di sisi lain, pangkalan udara sebagai pangkalan militer, harus diperkuat fungsinya sebagai garda pertahanan NKRI.
“Apakah fungsi bandar udara Ranai sebagai penerbangan domestik dipindahkan. atau pangkalan udaranya yang dipindahkan. Ini mesti saya sampaikan kepada Menteri Perhubungan,” kata Cen Sui Lan.
Rencananya, Pangkalan TNI AU yang berada di bandar udara Ranai akan dipindahkan ke Pulau Laut. Yaitu pulau terluar Indonesia di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. Sementara, bandar udara dengan fungsi komersial penerbangan sipil, tetap berada di lokasi sekarang.
Namun ada alternatif lain. Jika bandar udara Ranai yang berada di lokasi sekarang akan dikembangkan sebagai pangkalan militer, maka bandar udara komersial yang dikelola Kemenhub akan dipindahkan ke daerah Kelarik, di wilayah Kabupaten Natuna juga.
Alternatif pemisahan fungsi bandara Ranai ini perlu kajian. Dan setelah itu harus diputuskan oleh Menteri Perhubungan, kementerian lainnya serta kepala negara.
“Saya rasa, Pak Presiden Jokowi harus mengambil sikap mengenai fungsi bandara Ranai di Natuna ini,” ujar Cen Sui Lan. (Rdp)
