Metrobatam.com, Natuna- Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, akhir-akhir ini banyak mendapat kritikan dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dikarenakan berbagai persoalan.
dr.Imam Syafari, selaku Direktur RSUD Natuna saat dijumpai di ruang kerjanya (3/11/22) tidak membantah akan persoalan yang menimpa di RSUD Natuna saat ini. ” Saya tau, banyak hal yang harus dibenahi baik ketersediaan obat, dan hal yang lain-lainnya. Tentu persoalan ini tidak akan mungkin bisa terpecahkan semudah membalikan telapak tangan, sebab jika mau diselesaikan cepat, tentu akan menghabiskan anggran yang cukup besar.
Oleh sebab itu, pelan-pelan akan dibenahi dan menyeselaikan satu persatu, terkait pelayanan di RSUD Natuna. Karena banyak hal yang harus dibenahi oleh Bupati Natuna, sebagai pimpinan Daerah tertinggi. Bukan saja hanya RSUD Natuna, tapi infrastuktur dan prasarana lainnya yang masih kurang, tentu juga menjadi perhatian oleh Bupati Natuna.
Maka dari itu sesuai arahan Bupati untuk bisa mengejar bola dan mengambil anggaran dari Pusat, tentu itulah yang harus di upayakan dan di sampaikan ke pada seluruh jajaran.
“Salah satunya adalah tahun ini, kita mendapat bantuan anggaran banper pusat untuk kegiatan pengadaan alkes ct scan, sebesar kurang lebih 14 M. Harapan kita semoga kedepannya RSUD Natuna juga bisa mendapatkan anggaran Pusat yang lain, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih ada,” jelas Imam.
Lanjut ia mengatakan, kemaren persoalan limbah B3, yang sempat disorot oleh awak media kan, kami tidak tutup mata saja.
“Malahan kami upayakan persoalan yang sudah menahun itu, diselesaikan dan alhamdulilah di tahun ini Limbah-limbah tersebut akan segera diselaikan pada tahun 2022 ini,” ucapnya.
“Maka dari itu, kalau boleh saya jujur, saya senang akan peran fungsi para awak jurnalis dalam mengkritis kami. Karena dari kritisi itulah yang bisa membuat kami menjadi lebih baik,” tambah Imam.
Selanjutnya Imam menjelaskan, kegunaan mengenai Dana BLUD mengapa tidak bisa mengacover persoalan-persoalannya yang ada.
Ini harus diluruskan bersama, bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, sejak saya menjabat sebagai direktur dengan adanya recefusing dikarenakan covid, banyak hal-hal seperti pengadaan obat hingga makan minum pasien dicover melalui dana BLUD bukan dari APBD.
“Jadi kalau kita paksakan BLUD untuk menyelesaikan barang-barang, hingga fasilitas RSUD yang sudah tidak layak tentu akan menimbulkan persoalan lain lagi,” tegas Imam.
Jika Anggaran tersedia dan tidak ada kendala, tentu kita akan memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat Natuna.
Di tempat terpisah, Surayanto selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Natuna saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (3/11/22) membenarkan akan keterbatasan anggaran yang ada pada saat ini.
Memang pihak RSUD Natuna melalui dr Imam Syafari, sejak tahun 2020 yang lalu, juga pernah mengusulkan hal-hal terkait ruangan Operasi, hingga hal lainnya yang dipaparkan di TAPD baik dari keuangan maupun Perencanaan di BP3D.
“Tapi pada masa itu, dikarenakan lagi masa Covid19 sehingga terjadi recofusing besar-besaran maka belanja makan minum dan pembelian obat ditanggung menggunakan dana BLUD,” terang Yanto sapaan akrabnya. (Rd)
