METROBATAM.COM, BATAM – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas permasalahan terkait pembayaran gaji pekerja galangan kapal yang diduga belum dipenuhi oleh PT Global Tirta Sinergi (GTS), subkontraktor dari PT Bintang Inti Persada Shipsyard (BIS).
Rapat yang semula dijadwalkan terbuka untuk umum dan media, namun ternyata berlangsung tertutup, memicu ketidakpastian bagi jurnalis yang hadir.
Staf yang berjaga di pintu depan ruang rapat menyatakan bahwa rapat tersebut tertutup untuk media, meski dalam pemberitahuan awal disebutkan sebagai acara terbuka.
“Maaf kak, sebelumnya dapat arahan dari pimpinan rapat ini tertutup untuk media,” ujar staf tersebut kepada awak media.
Wartawan pun hanya diperkenankan mengambil gambar dari luar ruangan dengan waktu yang sangat terbatas.
Momen tersebut sempat mendapat perhatian dari salah satu perwakilan perusahaan yang hadir dalam RDP. Seorang wanita yang hadir terlihat menunjuk ke arah awak media yang mengambil gambar dari luar, sambil mengatakan, “Itu ada yang rekam-rekam pak dari luar.” katanya.
Pimpinan rapat, Dandis, kemudian memberikan penjelasan bahwa meskipun rapat awalnya direncanakan terbuka, pembatasan dilakukan karena perwakilan PT GTS tidak hadir. “Iya, terbuka. Saya pikir ada GTS-nya, tapi nggak ada. Kalau GTS-nya ada, ini terbuka,” jelas Dandis.
Rapat yang dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Batam beserta anggota, perwakilan PT BIS, dan pekerja galangan kapal yang mengeluhkan nasib mereka, berakhir tanpa kehadiran pihak PT GTS.
Sementara itu, media tetap tidak diperkenankan meliput secara langsung, dan hanya dapat menunggu di luar ruang rapat hingga acara selesai.
Hingga rapat selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang dapat diperoleh terkait solusi konkret atas tuntutan pekerja galangan kapal tersebut. Rapat ini, meski penting bagi pemenuhan hak pekerja, meninggalkan pertanyaan tentang transparansi proses pembahasan yang dilakukan. (nk).
