Metrobatam.com, Lingga – Persoalan pengelolaan lingkungan hidup kembali mencuat di Kabupaten Lingga. Sejumlah tambak udang jenis Vaname yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten ini diduga kuat tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian besar dari tambak-tambak tersebut diduga didanai oleh seorang pengusaha ternama asal Dabo Singkep yang disebut-sebut sebagai pemodal utama dalam kegiatan usaha tambak udang di wilayah tersebut.
Meski dugaan pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup ini telah menjadi sorotan, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah konkret atau tindakan tegas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga. Lambannya respon dari dinas terkait menimbulkan dugaan adanya pembiaran, bahkan indikasi praktik “main mata” antara oknum pejabat DLH dan pelaku usaha tambak.
Pejabat DLH Kabupaten Lingga, Joko, yang diharapkan dapat memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait hal ini, belum memberikan tanggapan apapun hingga berita ini diterbitkan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dilakukan oleh awak media juga belum memperoleh jawaban pasti tindakan dan sangsi yang akan diberikan.
Keluhan atas keberadaan tambak udang Vaname tanpa IPAL juga disampaikan oleh warga Desa Kute. Salah satu warga menyebutkan bahwa di wilayahnya terdapat tambak yang beroperasi tanpa adanya koordinasi atau sosialisasi kepada masyarakat sekitar, yang secara langsung terdampak oleh aktivitas tersebut.
“Jangan sampai nanti mata pencaharian kami terganggu akibat limbah ini,” ujarnya kepada wartawan di sekitar Pelabuhan Roro Desa Jagoh, Rabu (09/07/2025).
Diapun
Ia pun mendesak agar pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha tambak udang di Kabupaten Lingga. Mereka menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penindakan, maka dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pencemaran air dan tanah, tidak dapat dihindari.
“Kami minta ketegasan DLH. Jangan sampai penegakan aturan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika terbukti ada pelanggaran, harus segera ditindak. Jangan sampai ada kesan pembiaran karena ada kepentingan tertentu,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Sebagaimana diketahui, keberadaan IPAL dalam usaha tambak udang bukanlah hal sepele, karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair wajib memiliki IPAL yang berfungsi optimal dan sesuai dengan standar teknis.
Hingga kini, masyarakat masih menantikan langkah tegas dan konkret dari DLH Lingga dalam menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut. Diharapkan, transparansi serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih menjadi prioritas utama agar pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lingga dapat berjalan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab.
Awalludin
