METROBATAM.COM, KARIMUN – Kejaksaan Negeri Karimun Musnahkan Jutaan Batang Rokok dan Narkotika bertempat di halaman Kejari Karimun pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2025 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Karimun tentang pemusnahan Barang Bukti nomor PRINT-787/L.10.12/BPApa/2025 tanggal 17 Juni 2025.
Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Priyambudi mengatakan, pelaksanan pemusnahan Barang Bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ( Inkcraht ) dan barang barang lain yang dipergunakan untuk melakukan maupun hasil dari Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
“Jumlah keseluruhan perkara berjumlah, 74 Perkara Tindak Pidana Umum dan 3 perkara Tindak Pidana Khusus,” ujarnya.
Perkara Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari 44 ( empat puluh empat ) Perkara yang terbagi, Narkotika Jenis Shabu seberat 260,472 ( dua ratus enam puluh koma empat puluh dua ) gram, Narkotika Jenis Ganja 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, Narkotika jenis Pil Ekstasi Seberat 5,35 ( lima koma tiga lima ) gram.
Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda ( OHARDA ) yang terdiri dari 13 Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, Tindak Pidana Umum Lainnya ( TPUL ) dan KAMNEGTIBIM yang terdiri dari 17 Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Perkara Tindak Pidana Kepabeanan yang terdiri dari 3 Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu rokok dengan total keseluruhan 1.525.680 ( satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh ) batang.
Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Priyambudi menjelaskan, kegiatan pemusnahan merupakan akhir dari upaya penegakan hukum, baik oleh penyidik polri, PPNS, bea cukai. Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, perkara disidang dan diputus oleh hakim.
“Ini barang bukti perkara dalam satu semester yang sudah selesai, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun mahkamah agung. Dan, barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,” kata Priyambudi.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kejari Karimun dan lintas sektor dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam menangani tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. (Af))
