METROBATAM.COM, LINGGA – Sebuah video berdurasi 10 detik yang memperlihatkan aktivitas penambangan pasir rakyat di Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (29/8/2025), beredar luas di masyarakat.
Rekaman tersebut langsung memicu sorotan publik terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Metrobatam.com, kegiatan serupa juga terjadi di wilayah SP3, Kecamatan Lingga Utara. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai legalitas operasi tambang pasir serta sejauh mana pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas yang semakin marak.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lingga, S. Hutagalung, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Lingga.
“Kami belum pernah menerbitkan IPR di Kabupaten Lingga,” tegas Hutagalung saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat (29/8/2025).
Jika aktivitas tersebut terbukti beroperasi tanpa izin resmi, maka dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Dalam Pasal 158 UU Minerba ditegaskan: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”
Hutagalung menambahkan, meski bukan menjadi kewenangan langsung, pihaknya siap mendukung langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga apabila melakukan pengecekan di lapangan.
“Untuk langkah yang lebih tepat adalah DLH. Tapi kalau DLH mengajak kami ikut ke lapangan, kami siap mendampingi. Termasuk Bapenda juga bisa dilibatkan terkait retribusi galian C,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga saat dikonfirmasi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin lingkungan yang diterbitkan terkait aktivitas penambangan pasir di Desa Musai maupun wilayah SP3.
(Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Musai belum berhasil dikonfirmasi terkait aktivitas tambang pasir di wilayahnya).
Awalludin
