Metrobatam.com, Jakarta – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga yang dinilai mandul dalam menangani perkara korupsi di Kabupaten Lingga.
Rahmad menilai, lemahnya penindakan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan bonsai yang bahkan disebut-sebut melibatkan keluarga pejabat daerah, semakin menunjukkan bahwa Kajari Lingga tidak serius menjalankan amanat penegakan hukum.
“Perintah Jampidsus dan Jamintel saja diabaikan oleh Kejari Lingga. Mengapa Jaksa Agung hanya terduduk manis dan tidak peka terhadap perilaku Kajari Lingga yang minim prestasi dalam mengungkap kasus korupsi. Jangan omon-omon bae,” tegas Rahmad di Jakarta, Senin (30/9/2025).
Ia menekankan, Jaksa Agung harus segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kajari Lingga yang gagal memberikan gebrakan nyata dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, membiarkan aparat yang “main aman” sama saja dengan mengkhianati rakyat.
“Kalau ada Kajari dan Kajati yang tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi, segera saja dicopot. Jangan dipertahankan orang-orang yang hanya duduk manis di kursi empuk tapi tidak bekerja maksimal,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, mandeknya sejumlah kasus korupsi di daerah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kejaksaan. Bahkan, muncul dugaan adanya oknum aparat yang justru berkompromi dengan koruptor.
“Kalau ada aparat kejaksaan yang main aman atau malah berkompromi dengan koruptor, itu jelas pengkhianatan terhadap rakyat. Jaksa Agung harus berani bersih-bersih. Jangan biarkan kejaksaan jadi macan ompong,” katanya.
Menurut Rahmad, kejaksaan adalah garda terdepan dalam menyelamatkan keuangan negara. Untuk itu, institusi ini harus terbebas dari oknum yang mempermalukan marwah penegakan hukum.
“Bersihkan barisan! Copot tanpa kompromi yang tidak bisa kerja. Rakyat butuh jaksa yang berani, tegas, dan punya integritas. Ini waktunya mengembalikan kejaksaan sebagai benteng keadilan,” tutupnya.
Desakan ini mempertegas tekanan publik agar Jaksa Agung segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan nyata terhadap jajarannya di seluruh Indonesia.
Awalludin.
Sumber:Tim
