Metrobatam.com, Lingga – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau.
Ia menilai keduanya gagal menunjukkan ketegasan dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Lingga.
Dalam pernyataan resminya menurut Rahmad, Jaksa Agung tidak boleh tinggal diam melihat kondisi ini. Ia mendesak agar segera dilakukan tindakan tegas berupa pencopotan terhadap pejabat kejaksaan yang dinilai tidak bekerja maksimal.
“Kalau ada Kajari dan Kajati yang tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi, segera saja dicopot. Jangan dipertahankan orang-orang yang hanya duduk manis di kursi empuk tapi tidak bekerja maksimal,” tegas Rahmad Sukendar di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Salah satu kasus yang disoroti adalah dugaan korupsi pengadaan bonsai yang diduga melibatkan istri Bupati Lingga. Hingga kini, kasus tersebut mandek tanpa ada kejelasan tindak lanjut. Rahmad menilai, Kajari Lingga lebih memilih diam ketimbang menjalankan arahan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus maupun Jaksa Agung Muda Intelijen.
“Kalau ada aparat kejaksaan yang main aman atau malah berkompromi dengan koruptor, itu jelas pengkhianatan terhadap rakyat. Jaksa Agung harus berani bersih-bersih. Jangan biarkan kejaksaan jadi macan ompong,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kejaksaan merupakan garda terdepan dalam menyelamatkan uang negara.
Karena itu, menurut Rahmad, institusi tersebut harus bersih dari oknum yang mempermalukan marwah penegakan hukum.
“Bersihkan barisan! Copot tanpa kompromi yang tidak bisa kerja. Rakyat butuh jaksa yang berani, tegas, dan punya integritas. Ini waktunya mengembalikan kejaksaan sebagai benteng keadilan,” pungkasnya.
Desakan dari Rahmad Sukendar ini sekaligus memperkuat tekanan publik agar Jaksa Agung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya di seluruh Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan rakyat.
Awalludin.
