Pemko Bukittinggi Gelar Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Tahun 2027

https://www.metrobatam.com/2026/01/ranperda-pencabutan-perda-nomor-7-tahun-2010-resmi-disahkan-wali-kota-tanjungpinang-sebut-penyesuaian-regulasi-dan-kepastian-hukum/

METROBATAM.COM, BUKITTINGGI — Pemerintah Kota Bukittinggi gelar kick off meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan ini dibuka secara resmi Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Jumat, 9 Januari 2026.

Kepala Bapelitbangda Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan, kick off meeting ini bukan sekadar seremonial karena RKPD tidak dapat berdiri sendiri dan harus selaras dengan program prioritas daerah maupun kebijakan nasional.

Ia menyampaikan, sistematika penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD, agenda kerja, serta keselarasan dokumen perencanaan agar sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Bacaan Lainnya

“Penyusunan RKPD 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029 Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya, yang dijabarkan melalui program unggulan peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, jasa, sarana prasarana kota, perlindungan sosial dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya

Pada aspek pembiayaan, dipaparkan kondisi keuangan daerah, proyeksi pendapatan 2027, serta estimasi keuangan daerah. Penyusunan anggaran mempertimbangkan belanja wajib seperti belanja SDM, belanja operasional kantor, belanja pelayanan,dan belanja hibah wajib.

Pendekatan money follow program priority diterapkan agar belanja fokus pada program prioritas, usulan musrenbang dan pokok pikiran DPRD. Perencanaan diarahkan cepat dan terukur sebagai komitmen percepatan penyusunan dokumen.

Ade menambahkan, adanya isu strategis Tahun 2027 yang perlu diantisipasi, seperti kebencanaan dan perubahan iklim yang menuntut perencanaan adaptif. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 menjadi perhatian bersama terkait pemenuhan belanja infrastruktur minimal 40%, kewajiban belanja pegawai, serta ketidakpastian dana transfer pusat.

Selain itu, penyusunan RKPD harus mengakomodasi mandatory program nasional seperti Universal Health Coverage (UHC), swasembada pangan dan program sejuta rumah.

“Melalui kick off meeting ini, Pemko Bukittinggi berharap penyusunan RKPD 2027 dapat lebih tepat waktu, berkualitas, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah secara komprehensif,” ungkapnya

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, kegiatan prioritas Tahun 2027 perlu ditinjau secara cermat hingga tingkat sub kegiatan agar arah pembangunan daerah berjalan efektif serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemko Bukittinggi juga akan membentuk satgas peningkatan PAD dengan target dan percepatan yang jelas.

“Yang terpenting program pemerintah terlaksana dengan baik. Ada pekerjaan besar seperti penyelesaian tiga pasar dan sejumlah aset daerah. Tahapan harus jelas, ada tim kajian, ada keputusan pemerintah. Kerja ke depan cukup berat sehingga diperlukan percepatan dan sinergi,” ujarnya.

Wako menambahkan, prioritas daerah Tahun 2027 diarahkan pada penataan wajah kota, ruang terbuka hijau, jalur objek wisata dan infrastruktur pendukung pariwisata agar Bukittinggi sebagai kota wisata tampil lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung.

“Selain itu terdapat prioritas pada sektor pendidikan, pariwisata, perdagangan dan infrastruktur kota. Di bidang pendidikan diarahkan pembangunan sekolah dan modernisasi sarana. Sektor pariwisata  akan dilakukan rehabilitasi dan penguatan fasilitas TMSBK serta pemeliharaan bangunan sejarah. Untuk perdagangan diprioritaskan rehabilitasi pasar. Adapun infrastruktur kota meliputi penataan lampu kota, drainase, trotoar, kawasan strategis, serta rencana pembangunan beberapa kantor layanan,” ungkapnya. (bs)

Pos terkait