METROBATAM.COM, TANJUNGPINANG – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin meninjau Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Senin (8/6/2026).
Menteri Mukhtarudin didampingi langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, memastikan pelayanan prima dan humanis bagi pekerja migran.
Di Kantor BP3MI Kepri, Menteri Mukhtarudin meninjau berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia, mulai dari loket pengaduan dan pelayanan bagi pekerja migran dan masyarakat, ruang shelter bagi perempuan, ruang konseling, hingga ruang monitoring pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Di kantor terletak di Jalan Nusantara KM.13 Tanjungpinang itu, Menteri Mukhtarudin menyapa sekaligus ia memberi arahan serta motivasi arahan kepada seluruh petugas BP3MI yang bertugas di berbagai pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau melalui video conference.
Mukhtarudin menegaskan bahwa BP3MI sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia harus mampu memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan humanis.
“Petugas BP3MI adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus cepat, tepat, ramah, dan mengedepankan sisi kemanusiaan sehingga masyarakat merasa terlindungi dan terlayani dengan baik,” tegas Mukhtarudin.
Menurutnya, keberadaan BP3MI memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi pusat pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, dalam pengurusan dokumen penempatan, pelindungan, hingga penyelesaian berbagai permasalahan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
Lebih lanjut, Menteri Mukhtarudin juga meminta BP3MI Kepri untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Perlindungan pekerja migran tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder agar penyelenggaraan pelindungan pekerja migran Indonesia dapat berjalan optimal dan maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyambut baik kunjungan Menteri P2MI ke Kepri. Menurutnya, Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan dan pintu gerbang internasional memiliki peran penting dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Kami akan terus mendukung penguatan koordinasi dan sinergi dengan BP3MI serta seluruh pihak terkait untuk memastikan pekerja migran Indonesia asal Kepri maupun yang melintas melalui wilayah Kepri mendapatkan pelayanan dan pelindungan yang terbaik,” kata Ansar.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Kementerian P2MI dalam memastikan kualitas pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia terus meningkat, khususnya di daerah-daerah strategis yang menjadi pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia.
[11.43, 9/6/2026] Budi Arifin: Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI Siapkan Ekosistem Pekerja Migran Berkualitas
ADVETORIAL – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) membuat komitmen dalam menyiapkan ekosistem pekerja migran yang berkualitas dari hulu hingga ke hilir.
Komitmen diwujudkan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (8/6/2026).
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan, serta Direktur Batam Tourism Polytechnic Siska Amelia Maldin.
Penandatanganan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kepri dalam mewujudkan kepastian hukum, penegakan hak asasi manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kerja sama berlaku selama lima tahun ke depan, menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang profesional, berdaya saing global, sekaligus mendapatkan pelindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam menyiapkan ekosistem pekerja migran yang berkualitas dari hulu hingga hilir.
“MOU ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam konteks menyiapkan ekosistem di hulunya, yaitu penyiapan sumber daya manusia calon pekerja migran yang skilled worker,” ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia melalui penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang semakin baik.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, ke depan yang harus kita persiapkan adalah penempatan pekerja migran yang skilled worker. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri pada sektor formal bahkan profesional,” katanya.
Geografis Kepri jadi Modal Pengembangan Program
Mukhtarudin menilai Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Kondisi tersebut menjadi modal besar dalam pengembangan program pekerja migran yang profesional dan berdaya saing global.
“Pemprov Kepri memiliki banyak keunggulan, apalagi berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Karena itu sinergi ini menjadi sangat penting dalam rangka membangun ekosistem pekerja migran dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Kepri memiliki potensi geoekonomi yang sangat besar karena berada di jalur perdagangan internasional yang strategis. Namun, posisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal.
“Kepri memiliki potensi geoekonomi yang luar biasa yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Namun di sisi lain, wilayah perairan Kepri juga rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan aktivitas ilegal lainnya,” ujar Ansar.
Karena itu, Ansar mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BP3MI, serta berbagai instansi terkait dalam melakukan langkah-langkah preventif maupun penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal tersebut.
“Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan TNI, Polri, BP3MI dan seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Ansar juga menilai kerja sama dengan dua perguruan tinggi vokasi di Batam akan menjadi modal penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Kepri yang mampu bersaing di pasar kerja global.
“Kami memiliki andalan berupa perguruan tinggi vokasi yang kualitasnya sangat baik. Kerja sama ini akan memperkuat upaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja internasional,” katanya.
Lebih lanjut Ansar menjelaskan bahwa Pemprov Kepri selama ini terus mendorong penguatan pendidikan vokasi guna menjawab kebutuhan investasi dan industri yang berkembang pesat di daerah.
“Kami mempolakan pengembangan pendidikan menengah di Kepri dengan memperkuat pendidikan vokasi. Saat ini sekitar 70 persen diarahkan ke SMK agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan investasi yang terus tumbuh di Kepulauan Riau,” jelas Ansar.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian P2MI akan memfokuskan sinergi pada dua pilar utama.
Pertama, penguatan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi calon PMI, keluarga PMI, dan purna PMI melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi.
Kedua, penguatan sistem pelindungan yang humanis dan akuntabel melalui peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran dan lembaga pelatihan kerja, penyediaan layanan pengaduan terpadu, fasilitasi kesehatan, penanganan PMI bermasalah di luar negeri, hingga pemulangan PMI secara layak dan bermartabat.
Selain itu, kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic juga mencakup pembentukan Migrant Center, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi standar kompetensi pekerja migran, sertifikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri.
Turut hadir, Sekretaris Jenderal BP2MI Dwiyono, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Forkopimda Kepri, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi, Kakanwil Kementerian Hukum Kepri Edison Manik, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri, serta tamu undangan lainnya. (ADVETORIAL)
